
CILACAP — jurnalpolisi.id
Audiensi strategis melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, serta Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Cilacap digelar di Cilacap, Senin (28/9/2026). Pertemuan ini menjadi respons langsung atas gelombang aksi Hari Tani Nasional 2026 yang disuarakan Aliansi Ikatan Nyawiji Wong Cilacap (INYONG Cilacap) sejak 24 hingga 28 September 2026.
Audiensi dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap dari Fraksi Partai Gerindra, Suyatno, S.H., turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Cilacap, Andri Kristanto, S.Kom., M.T., QRMP, jajaran Komisi DPRD, perwakilan Pemkab Cilacap, serta delegasi petani, nelayan, dan aktivis INYONG Cilacap. Pertemuan bertujuan mengurai persoalan sengketa agraria, kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri, hingga jaminan kebebasan sipil dan keadilan sosial yang mengemuka di wilayah ini.
15 Tuntutan INYONG Cilacap Terangkum dalam 7 Klaster Isu
Melalui riset lapangan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat, INYONG Cilacap merumuskan 15 poin tuntutan utama yang dikelompokkan ke dalam tujuh klaster:
- Sengketa Lahan Pesisir Widarapayung–Glempang Pasir & Audit Sertifikat TNI AD
Menuntut audit menyeluruh atas Sertifikat Hak Pakai TNI AD di lahan yang telah digarap warga sejak 1965, penghentian praktik sertifikasi sepihak, serta pemberlakuan moratorium pungutan bagi hasil 60:40 dan biaya tahunan Rp200.000 yang membebani petani. - Resolusi Lahan Kampung Laut (34,2 Ha) & Kepastian Status Warga Gragalan
Menuntut penyelesaian tumpang tindih batas lahan seluas 34,2 hektar antara warga Kampung Laut dan Lembaga Pemasyarakatan, serta kepastian hukum atas tempat tinggal dan tanah garapan warga Gragalan, Desa Ujung Alang. - Pensiun Dini PLTU Cilacap & Pemulihan Ekosistem Pesisir Pantai Lengkong
Mengusulkan penutupan permanen PLTU Cilacap yang menyumbang emisi sekitar 9,46 juta ton CO₂ per tahun, serta pemulihan kerusakan Pantai Lengkong akibat abrasi yang merugikan 890 nelayan. - Pengawasan Pencemaran Lingkungan & Tambak Udang Masif
Menuntut evaluasi dan penindakan tegas terhadap pencemaran limbah tambak udang di sepanjang Kali Lancang dan kawasan Laguna Segara Anakan yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. - Transparansi Kasus Tanah PLTU Winong & Penundaan Relokasi Sekolah
Meminta pengusutan tuntas perizinan dan transaksi jual-beli tanah untuk ekspansi PLTU di Dusun Winong, serta penundaan rencana relokasi sekolah hingga terjaminnya keamanan lingkungan belajar siswa. - Peningkatan Anggaran UPTD PPA & Perlindungan PMI
Mendesak kenaikan anggaran operasional UPTD PPA Cilacap yang saat ini hanya Rp16 juta per tahun guna pendampingan korban kekerasan, serta penurunan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mencapai Rp35 juta. - Perlindungan Pejuang Lingkungan & Kebebasan Sipil
Menuntut penghentian segala bentuk intimidasi, kriminalisasi, dan pelabelan negatif terhadap warga maupun aktivis lingkungan, sejalan dengan ketentuan Anti-SLAPP Pasal 66 UU PPLH serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025.
Komitmen Pengawasan & Pembagian Tugas
Wakil Ketua DPRD Cilacap, Suyatno, S.H., menegaskan lembaganya mengawal seluruh aspirasi tersebut hingga terselesaikan.
“DPRD Cilacap berdiri bersama rakyat. Kami tidak akan membiarkan persoalan agraria, polusi PLTU, hingga minimnya anggaran perlindungan perempuan dan anak berlarut-larut. Sinergi lintas komisi dan kelembagaan adalah kunci agar masyarakat mendapat hak atas tanah, lingkungan hidup sehat, serta perlindungan hukum yang berkeadilan tanpa intimidasi,” ujar Suyatno.
Sementara itu, Kepala BPN Cilacap, Andri Kristanto, menyatakan pihaknya siap melakukan pemetaan spasial serta penelusuran dokumen yuridis terkait seluruh lokasi sengketa yang diusulkan, dan akan berkoordinasi dengan BPN RI serta instansi terkait guna mencari solusi berbasis data yang akurat.
Guna menjamin akuntabilitas, DPRD membagi tugas pengawasan antarkomisi:
- Komisi A — mengawal isu pertanahan, hukum, dan kebebasan sipil;
- Komisi D — menangani lingkungan hidup, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta ketenagakerjaan.
Sebagai langkah nyata, tim gabungan dari DPRD, BPN, Pemkab, dan perwakilan INYONG Cilacap dijadwalkan akan melakukan peninjauan lapangan bersama ke sejumlah lokasi sengketa dalam waktu dekat. Hasil pengamatan akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan resmi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat.
(Syai/fit)




