
Tulungagung – jurnalpolisi.id
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dengan rencana belanja daerah mencapai Rp3,21 triliun. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Tulungagung di Ruang Graha Wicaksana, Rabu (18/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos., dan dihadiri Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, S.M., M.M., beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD serta kepala perangkat daerah.
Dalam APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.932.161.039.149,02, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3.219.027.489.972,86. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp286.866.450.823,84 yang ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama. Proyeksi SILPA ditetapkan Rp0,00.
Plt. Bupati Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dan kontribusi selama proses pembahasan anggaran. Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif diperlukan untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
APBD 2027 mengusung tema “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, Serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel.”
Terdapat delapan prioritas pembangunan yang menjadi fokus, yakni peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan ekonomi sektor unggulan, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, pengentasan kemiskinan, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan ketahanan bencana dan pelestarian budaya.
Dalam rapat yang sama, DPRD juga menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Ketua DPRD Marsono menegaskan bahwa pembentukan regulasi harus selaras dengan arah pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
“Keselarasan antara perencanaan program, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Marsono.
Ahmad Baharudin berharap kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga demi mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.
Persetujuan APBD 2027 yang bertepatan dengan Hari Jadi ke-821 ini diharapkan menjadi pijakan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, sejalan dengan semangat “Gumregah, Nyawiji lan Ngabekti Tumuju Tulungagung Lohjinawi.”




