GRESIK, JAWA TIMUR – jurnalpolisi.id
Dugaan pemalsuan dokumen tanah yang diduga melibatkan dua orang notaris di Kabupaten Gresik menjadi sorotan. Perkara yang telah dilaporkan ke Polda Jawa Timur sekitar dua tahun lalu tersebut hingga kini disebut belum menemukan penyelesaian sebagaimana diharapkan oleh pihak pemilik tanah.
Berdasarkan keterangan pihak pelapor, kasus ini bermula dari dugaan pembuatan dokumen dan akta jual beli tanah tanpa sepengetahuan maupun kehadiran pemilik tanah yang sah.
Dua notaris yang disebut dalam laporan tersebut masing-masing berinisial AG, yang berkantor di wilayah Kota Gresik, dan Hasan Bisri. Keduanya disebut berkaitan dengan proses pembuatan dokumen tanah atas permintaan seseorang bernama Jainul Arif.
Pihak pemilik tanah mengaku mengalami kerugian akibat peristiwa tersebut. Persoalan ini kemudian dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur.
Menurut keterangan pihak pelapor, dalam proses penanganan perkara tersebut, salah satu notaris telah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat menjalani penahanan selama kurang lebih dua bulan sebelum akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan.
Pihak pemilik tanah mengaku sempat mendapat harapan bahwa persoalan tersebut akan diselesaikan setelah penangguhan penahanan diberikan. Namun, hingga saat ini, menurut pihak pelapor, belum ada penyelesaian yang dianggap memulihkan kerugian mereka.
Pemilik tanah melalui kuasa hukumnya, Efendi Panjaitan, S.H., mendesak agar persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum. Ia berharap pihak-pihak yang diduga terlibat bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain melaporkan perkara tersebut kepada kepolisian, kuasa hukum pemilik tanah juga disebut telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga pengawas profesi notaris di wilayah Gresik.
Persoalan ini turut menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur pembuatan akta jual beli tanah. Sebab, apabila benar suatu akta dibuat tanpa kehadiran atau persetujuan pihak yang berhak, hal tersebut perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas notaris.
Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik, notaris dituntut menjalankan tugas secara profesional, cermat, independen, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pihak pemilik tanah berharap Polda Jawa Timur dapat memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk status hukum seluruh pihak yang dilaporkan serta langkah penyelesaian atas dugaan kerugian yang dialami korban.
Media Jurnal Polisi News, melalui jajaran pimpinan wilayah Jawa Timur, menyatakan akan terus memantau perkembangan perkara ini secara profesional dan berimbang hingga terdapat kejelasan hukum.
Media ini juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada kedua notaris yang disebutkan, Jainul Arif, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memastikan pemberitaan tetap berimbang dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
Penegakan hukum yang transparan dan profesional sangat diperlukan agar hak masyarakat terlindungi serta kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan aparat penegak hukum tetap terjaga.( SH/Tim)
About the Author
