TANGGAMUS, jurnalpolisi.id
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain (KB) Binaya, Pekon Karang Brak, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, Lampung, menjadi sorotan.
Sorotan tersebut berkaitan dengan informasi penerimaan dana BOP tahun anggaran 2025 yang disebut mencapai Rp65.059.000. Besaran anggaran itu memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian jumlah peserta didik yang menjadi salah satu dasar perhitungan penyaluran bantuan.
Jika mengacu pada perkiraan bantuan sebesar Rp600.000 per peserta didik, nominal tersebut secara matematis setara dengan pembiayaan untuk sekitar 108 peserta didik. Namun, angka ini masih sebatas perhitungan berdasarkan asumsi dan bukan merupakan kepastian jumlah peserta didik yang tercatat sebagai dasar pencairan dana.
Sementara itu, seorang sumber yang mengaku mengetahui kondisi KB Binaya menyampaikan bahwa jumlah peserta didik pada periode tersebut diperkirakan tidak sebanyak angka hasil perhitungan tersebut.
“Setahu saya enggak sampai segitu, Mas. Kalau yang saya tahu, jumlah siswa di ruang pembelajaran paling sekitar dua puluhan,” ungkap sumber kepada awak media, Kamis (12/11/2026).
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, awak media berupaya menghubungi pihak pengelola KB Binaya Karang Brak guna meminta konfirmasi mengenai jumlah peserta didik dan besaran dana BOP tahun 2025.
Namun, dalam komunikasi tersebut, pihak yang dihubungi belum memberikan penjelasan substantif mengenai data peserta didik maupun anggaran yang dipertanyakan. Pihak tersebut justru menyebut bahwa pengelolaan PAUD dilakukan oleh suaminya yang bernama Ariandi, sedangkan dirinya, Eka, bertugas sebagai tenaga pendidik.
Persoalan ini kembali menjadi perhatian setelah data Dapodik tahun 2026 yang diperoleh awak media menunjukkan KB Binaya memiliki 36 peserta didik, terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan.
Informasi mengenai tenaga pendidik menyebutkan bahwa Ariandi berperan sebagai pengelola, sementara Eka dan tiga tenaga pendidik lainnya menjalankan tugas sebagai guru.
Data tersebut memunculkan pertanyaan mengenai jumlah peserta didik yang tercatat pada tahun anggaran 2025 dan kesesuaiannya dengan dasar perhitungan penerimaan dana BOP sebesar Rp65.059.000.
Meski demikian, perbedaan jumlah peserta didik antara tahun anggaran 2025 dan 2026 tidak serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan. Perubahan jumlah siswa dapat terjadi dari tahun ke tahun sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap data Dapodik, dokumen pengajuan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada masing-masing tahun anggaran.
Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai data peserta didik yang menjadi dasar penetapan besaran bantuan BOP KB Binaya pada tahun 2025, termasuk kesesuaian data administrasi dengan kondisi riil satuan pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum memperoleh klarifikasi substantif dari pihak pengelola KB Binaya mengenai jumlah peserta didik dan besaran dana BOP yang diterima pada tahun 2025.
Redaksi Jurnalpolisi.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pengelola KB Binaya Pekon Karang Brak maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus guna memberikan penjelasan dan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
Perlu ditegaskan bahwa pertanyaan mengenai kesesuaian data peserta didik dan besaran dana BOP tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum terdapat dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan fakta di lapangan.
(Helmi)
About the Author
