
Maluku, : Jurnalpolisi.id
Komitmen pimpinan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah praktik korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.
Hal tersebut menjadi perhatian Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Kamis (19/11/2026).
Rakor yang digelar Pemerintah Rovinsi Maluku Itu, juga dihadiri langsung jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku serta sejumlah pemangku kepentingan pemerintahan.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan terbebas dari praktik korupsi.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi maupun sistem pengawasan.
Lebih dari itu, diperlukan komitmen kuat dari setiap pimpinan daerah untuk memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui transparansi pengelolaan anggaran, penguatan pengawasan internal, peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur, serta konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Kehadiran Bupati Maluku Tenggara dalam forum koordinasi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Sebab, pemerintahan yang bersih bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari keteladanan pimpinan, diperkuat melalui sistem pengawasan yang efektif, dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh aparatur pemerintahan.
Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam setiap kebijakan, penggunaan anggaran, serta pelayanan publik kepada masyarakat.
Pemerintahan bersih membutuhkan komitmen nyata.
Sebab, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari hasil pembangunan fisik, tetapi juga dari integritas dan tanggung jawab dalam mengelola amanah rakyat.
Publish by (Melky_JPN)




