
MUARA TEWEH – jurnalpolisi.id
Bupati Barito Utara menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lahan yang berkaitan dengan PT NPR harus dilakukan secara langsung dengan pemilik lahan atau pihak yang memiliki hak, tanpa melalui perantara atau broker. Penyelesaian diharapkan mengedepankan musyawarah, perdamaian, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Tim PKS) Tingkat Kabupaten Barito Utara, Senin (9/11/2026), pukul 13.30 WIB, di Ruang Rapat A Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kapolres Barito Utara beserta jajaran, perwakilan Dandim 1013 Muara Teweh, Kajari Barito Utara, sejumlah kepala perangkat daerah (SOPD), Kepala Desa Muara Pari, Kepala Desa Karendan, manajemen PT NPR, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Jumlah peserta sekitar 30 orang.
Bupati Tekankan Penyelesaian Secara Damai
Dalam arahannya, Bupati berharap setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara baik melalui dialog dan musyawarah.
“Kami berharap setiap ada permasalahan bisa diselesaikan dengan damai. Bagaimana kita menyikapi pergantian ganti rugi ini, langsung dengan pemiliknya, jangan melewati broker,” tegas Bupati.
Penegasan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan persoalan pemberian tali asih lahan yang melibatkan masyarakat Desa Muara Pari, Desa Karendan, dan PT NPR.
Kesbangpol: Rapat Menindaklanjuti Aksi Damai 5 November
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara menjelaskan bahwa rapat Tim PKS merupakan tindak lanjut dari aksi damai yang berlangsung pada 5 November 2026.
Dalam rapat tersebut, PT NPR bersama pemerintah Desa Muara Pari dan Desa Karendan diminta memberikan penjelasan secara lengkap mengenai tahapan pemberian tali asih, mulai tahap pertama hingga tahap ketiga.
Kesbangpol juga menyampaikan bahwa sejumlah bahan dan dokumen yang diserahkan saat aksi damai telah diterima untuk dipelajari sebagai bagian dari proses tindak lanjut penanganan persoalan tersebut.
PT NPR Paparkan Penyaluran Dana Tali Asih
Dalam kesempatan itu, pihak PT NPR memaparkan bahwa terdapat tiga area yang menjadi pembahasan, masing-masing seluas 140 hektare, 190 hektare, dan 388 hektare.
Menurut penjelasan perusahaan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, kawasan yang dipersoalkan tersebut merupakan kawasan hutan. Atas dasar itu, perusahaan menyebut pemberian dana kepada masyarakat sebagai tali asih, bukan ganti rugi.
Terkait gugatan yang diajukan Prianto, disampaikan bahwa perkara tersebut masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung (MA) dan belum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.
Mengenai pembagian dana tali asih, pihak perusahaan menjelaskan komposisi pembagian sebesar 40 persen untuk Desa Muara Pari, 40 persen untuk Desa Karendan, dan 20 persen untuk pihak lain yang merasa memiliki hak kelola pada area seluas 388 hektare.
Dana untuk Desa Karendan disebut disalurkan melalui tiga orang perwakilan, sedangkan bagian Desa Muara Pari diterima melalui enam orang perwakilan.
Secara keseluruhan, PT NPR menyampaikan bahwa dana sekitar Rp7,7 miliar telah disalurkan kepada 648 kepala keluarga (KK) di kedua desa tersebut.
Selain itu, pihak perusahaan mengakui bahwa Jhon Kenedy sebelumnya telah menerima pembayaran pembebasan pertama atas ladang seluas 68 hektare di sekitar Sungai Putih.
Aliansi Masyarakat Adat Dayak Sampaikan Keberatan
Dalam rapat tersebut, turut dibahas pernyataan Kapten Tedy Sugiarto yang mewakili Dandim 1013/Muara Teweh. Ia menyampaikan bahwa sejumlah organisasi masyarakat yang hadir dalam aksi damai 5 November berasal dari luar daerah. Sementara itu, menurut keterangannya, sejumlah organisasi masyarakat di Barito Utara tidak mendukung aksi tersebut.
Pernyataan itu mendapat keberatan dari Aliansi Masyarakat Adat Dayak Nasional karena dinilai bernada intimidatif dan provokatif.
Sebagai bentuk penyampaian keberatan dan kekecewaan, Aliansi Masyarakat Adat Dayak Nasional menyerahkan Piring Putih kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Teweh Tengah.
Jhon Kenedy Pertanyakan Pelibatan dalam Rapat
Sementara itu, Jhon Kenedy menyayangkan dirinya tidak dilibatkan dalam rapat tersebut. Ia juga mengaku merasa mendapat tekanan terkait persoalan yang sedang diperjuangkannya.
“Saya hanya menuntut hak pemberi kuasa yang diabaikan PT NPR sesuai hukum yang berlaku. Memberi kuasa kepada siapa saja tidak ada undang-undang yang melarang. Hargai hak masyarakat, jangan intimidasi kami,” ujar Jhon Kenedy.
Ia berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara terbuka dan adil dengan tetap menghormati hak masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan lahan yang melibatkan masyarakat Desa Muara Pari, Desa Karendan, dan PT NPR masih memerlukan penanganan serta penjelasan dari seluruh pihak terkait. Dialog, keterbukaan dokumen, dan penghormatan terhadap proses hukum diharapkan menjadi jalan penyelesaian agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial berkepanjangan di Kabupaten Barito Utara.




