BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id
Di era kepemimpinan Jeje Ritchie Ismail dan H. Asep Ismail, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menegaskan komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas melalui Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga menyerahkan Surat Keputusan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang diselenggarakan di Ballroom Balai Gempungan, Gedung B lantai 4 Kompleks Perkantoran Kabupaten Bandung Barat, Kamis (30/7/2026).
Pada kesempatan kali ini, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail telah melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan terhadap 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Dimana, Bupati secara resmi menempatkan posisi Asep Dendih yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.
Begitu juga sebaliknya, Bupati Jeje secara resmi menempatkan Mochamad Ridwan Evi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan, kini menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.
Ditambah, Bupati Bandung Barat juga melantik dan mengambil sumpah/janji 56 Pejabat Administrator, dan 60 Pejabat Fungsional yang terdiri atas 25 tenaga kesehatan, 2 guru, dan 33 tenaga teknis.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan seluruh proses pengangkatan tersebut dilaksanakan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tak hanya pelantikan pejabat, Bupati Jeje Ritchie Ismail juga memberikan penugasan secara resmi kepada 112 guru sebagai Kepala Sekolah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
“Penugasan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan kepemimpinan pada satuan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan,” ujarnya.
Meski demikian, kebutuhan kepala sekolah di Bandung Barat masih cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mencatat masih terdapat sekitar 200 formasi Kepala sekolah yang belum terisi.
Untuk itu, proses penugasan akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan calon Kepala sekolah yang memenuhi persyaratan serta mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tak hanya berfokus pada sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga menyiapkan langkah lanjutan dalam penataan organisasi pemerintahan daerah. Dalam waktu dekat, pemerintah akan memulai proses pengisian 6 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta 53 Jabatan Pengawas yang saat ini masih kosong.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya penataan organisasi untuk memastikan setiap jabatan strategis diisi oleh aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,” tegas Bupati Jeje Ritchie Ismail.
Melalui penataan birokrasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap koordinasi antarperangkat daerah, fungsi pengawasan, pembinaan, hingga pengambilan keputusan dapat berjalan lebih optimal.
Pada akhirnya, langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, profesional, dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. **(DRIV)
About the Author
