
BALIKPAPAN – jurnalpolisi.id
Bank Indonesia (BI) terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Penguatan peran tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memberikan mandat lebih luas kepada Bank Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, dalam kegiatan Bincang Media 2026 yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/7/2026).
Dalam paparannya, Robi menegaskan bahwa tugas utama Bank Indonesia tetap berfokus pada pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nilai rupiah. Namun, melalui UU P2SK, BI juga diberikan mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Bank Indonesia tetap memiliki tujuan utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Melalui Undang-Undang P2SK, kami juga diberikan mandat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Robi.
Dalam kegiatan tersebut, Robi didampingi Deputi Kepala Perwakilan BI Balikpapan Wahyu Setyoko, Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran PUR Aidha Fitria Puspitasari, serta Kepala Seksi Kehumasan Dias Satria.
Robi menjelaskan, lahirnya UU P2SK menjadi langkah strategis pemerintah dalam menyelaraskan berbagai regulasi sektor keuangan sehingga koordinasi antarotoritas semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Menurutnya, apabila sebelumnya Bank Indonesia lebih berfokus pada kebijakan moneter, kini bank sentral juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang tetap selaras dengan fungsi utamanya.
“Stabilitas tetap menjadi fondasi utama. Dengan mandat baru ini, Bank Indonesia juga memiliki peran yang lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” jelasnya.
Robi menambahkan, keberhasilan pelaksanaan mandat tersebut membutuhkan sinergi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, industri perbankan, pelaku usaha, akademisi, hingga media massa.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri.
Kolaborasi menjadi kunci agar setiap kebijakan Bank Indonesia dapat dipahami masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional maupun daerah,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa seluruh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, baru saja mengikuti pengarahan nasional untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan mandat baru sebagaimana diamanatkan UU P2SK.
Selain menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, Bank Indonesia akan terus memperkuat berbagai program strategis, seperti elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan ekonomi dan keuangan digital, serta kebijakan yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Robi menegaskan bahwa komunikasi publik yang terbuka dan transparan menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia.
“Kami berkomitmen menyampaikan informasi yang lengkap, akurat, dan transparan kepada masyarakat. Dukungan publik sangat penting agar setiap kebijakan dapat dipahami dan memberikan dampak positif bagi perekonomian,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Kehumasan BI Balikpapan, Dias Satria, yang bertindak sebagai moderator, menyimpulkan bahwa penguatan mandat Bank Indonesia bukanlah perubahan terhadap fungsi utama bank sentral, melainkan perluasan peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengurangi komitmen menjaga stabilitas.
“Bank Indonesia tetap menjadi penjaga stabilitas. Namun kini, melalui amanat UU P2SK, perannya diperkuat untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu diperlukan komunikasi yang efektif dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk media,” ujar Dias.
Melalui penguatan mandat tersebut, Bank Indonesia Balikpapan optimistis sinergi dengan berbagai pihak akan semakin erat sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan sektor keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, baik di Kalimantan Timur maupun secara nasional.
( Alfian )




