
JAKARTA – jurnalpolisi.id
Pertemuan antara Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H., bersama Prof. Sufmi Dasco Ahmad di lingkungan MPR RI menjadi momentum untuk mengenang kembali perjalanan dan kebersamaan mereka dalam dunia aktivisme mahasiswa.
Pertemuan tersebut bukan sekadar perjumpaan dua figur dalam ruang kebangsaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan harapan dan gagasan mengenai masa depan pembangunan Tanah Papua.
Dalam momentum tersebut, Mantan Aktivis Yang Kini Jabat Sebagai Senator DPD/MPR RI Dapil Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya S.IP.SH menyampaikan pesan dan menitipkan sejumlah agenda strategis pembangunan Papua apabila Prof. Sufmi Dasco Ahmad kelak dipercaya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode sisa masa jabatan 2025–2030.
Menurutnya, persoalan pembangunan Papua membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat, terutama dalam memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus tidak berhenti pada kebijakan dan alokasi anggaran, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke kampung-kampung terpencil karena
Salah satu agenda penting yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Dalam Pasal 68A, diatur pembentukan badan khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus serta pembangunan di wilayah Papua, dengan Wakil Presiden sebagai ketuanya.
Karena itu, diperlukan komitmen kepemimpinan yang kuat untuk memastikan badan khusus tersebut bekerja secara efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata.
Percepatan pembangunan Papua harus menyentuh berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP).
Ark juga mendorong evaluasi kebijakan tunjangan bagi guru dan tenaga medis, khususnya mereka yang mengabdi di daerah pedalaman, terpencil, dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi serta fasilitas pelayanan publik.
Guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia Papua. Sementara tenaga medis memiliki peran penting dalam menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu mengevaluasi besaran, mekanisme, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan tunjangan agar sebanding dengan kondisi geografis serta beban pengabdian para tenaga pelayanan publik di Tanah Papua.
Selain pendidikan dan kesehatan, evaluasi Dana Desa juga menjadi salah satu agenda penting.
Dana Desa perlu dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Penggunaannya harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
Di wilayah Papua, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat pemerintahan kabupaten dan provinsi. Masyarakat yang tinggal di kampung-kampung pedalaman juga harus mendapatkan perhatian dan kesempatan pembangunan yang setara.
Persoalan lain penting adalah perlindungan hak masyarakat adat, penguatan ekonomi lokal, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi Orang Asli Papua dalam proses pembangunan.
Pembangunan Papua harus menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan.
Kebijakan pemerintah juga harus memperhatikan kondisi sosial, budaya, wilayah adat, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Pertemuan kembali sebagai mantan aktivis mahasiswa menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk kepentingan masyarakat tidak berhenti ketika seseorang memasuki ruang pemerintahan maupun lembaga negara.
Semangat kritis, keberanian menyampaikan aspirasi, dan tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat harus tetap menjadi bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.
Harapan terhadap kepemimpinan nasional ke depan adalah agar Papua mendapatkan perhatian yang lebih serius melalui kebijakan yang konsisten, anggaran yang tepat sasaran, serta pengawasan pembangunan yang berkelanjutan.
Papua tidak hanya membutuhkan janji percepatan pembangunan, tetapi membutuhkan bukti nyata melalui pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang merata, infrastruktur yang memadai, ekonomi masyarakat yang kuat, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan bahwa masa depan Papua harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional Indonesia Demi Papua yang Majuandiri dan sejahtera.
Rilis : TIM JPN




