Bandung Barat – jurnalpolisi.id
Struktur anggaran Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 mengalami perubahan cukup signifikan. Dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) belanja daerah bertambah jauh lebih besar dibandingkan kenaikan target pendapatan.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) mengenai hasil pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026, pada Kamis (17/9/2026).
Turut hadir dalam Rapat Paripurna sekaligus memimpin jalannya rapat tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat H. Muhammad Mahdi, S.Pd., bersama jajaran pimpinan DPRD. Hadir pula Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati H. Asep Ismail, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pendapatan Naik Rp25,39 Miliar
Berdasarkan laporan Banggar DPRD Kabupaten Bandung Barat, target pendapatan daerah dalam Perubahan KUA-PPAS 2026 disepakati mengalami peningkatan sebesar Rp25,39 miliar.
Target yang sebelumnya berada di angka sekitar Rp3,136 triliun, berubah menjadi sekitar Rp3,162 triliun.
Di atas kertas, kenaikan pendapatan tersebut tentu menjadi kabar positif. Namun, angka tersebut harus dibaca bersamaan dengan perubahan sisi belanja. Sebab, kenaikan belanja daerah ternyata jauh lebih besar.
Belanja Melonjak Rp169,06 Miliar
Alokasi belanja daerah bertambah sekitar Rp169,06 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp3,198 triliun menjadi Rp3,367 triliun.
Artinya, tambahan belanja tersebut sekitar 6,7 kali lipat dari tambahan target pendapatan. Konsekuensinya, struktur APBD mengalami tekanan yang tercermin dari meningkatnya kebutuhan pembiayaan.
Pada kesempatan itu, Banggar DPRD Kabupaten Bandung Barat menyampaikan, bahwa berdasarkan perbandingan antara pendapatan dan belanja, terdapat defisit anggaran sebesar Rp205,67 miliar.
“Defisit tersebut kemudian ditutup melalui penambahan pembiayaan netto, dari sebelumnya Rp62 miliar menjadi Rp205,67 miliar. Sehingga, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan nihil atau Rp0,” ungkapnya.
Oleh karenanya, besarnya tambahan belanja menjadi salah satu alasan Banggar memberikan sejumlah penekanan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Ditambah, DPRD meminta Pemkab Bandung Barat tidak hanya mengandalkan pembiayaan ketika kebutuhan belanja meningkat. Salah satu perhatian utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, Pemkab Bandung Barat juga diminta lebih agresif menggali potensi pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dorongan tersebut berkaitan langsung dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Bandung Barat.
Sebab, ketika belanja terus meningkat sementara pendapatan tidak bertambah dalam proporsi yang sama, ruang fiskal daerah tentu menjadi semakin terbatas.
Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi Juga Jadi Perhatian
Selain itu, Banggar juga meminta Pemkab Bandung Barat meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar target pendapatan transfer dapat dicapai secara maksimal.
Langkah tersebut dinilai sangat penting karena struktur pendapatan daerah tidak hanya berasal dari PAD, tetapi juga transfer dari pemerintah di atasnya.
Dengan demikian, kemampuan Pemkab Bandung Barat mengamankan seluruh target pendapatan akan berpengaruh terhadap kemampuan membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Defisit Rp205,67 Miliar, Belanja Harus Rasional
Dalam kondisi defisit tersebut, Banggar meminta PemKab Bandung Barat dilakukan efisiensi, rasionalisasi, dan realokasi anggaran. Penyesuaian diminta mencakup belanja operasi, belanja modal, maupun belanja barang dan jasa.
Adapun, pesan yang disampaikan cukup jelas: jangan sampai penambahan anggaran hanya menghasilkan daftar kegiatan yang semakin panjang, tetapi tidak memberikan dampak yang sebanding kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Banggar juga menekankan agar setiap program dan kegiatan memiliki ukuran yang jelas, rasional serta diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
Diharapkan, program yang dibiayai APBD memiliki dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Bukan keuntungan segelintir kelompok maupun golongan.
Angka Besar, Tanggung Jawab Lebih Besar
Perubahan postur APBD juga sangat diharapkan bukan sekadar persoalan memindahkan angka dari satu kolom ke kolom lainnya. Di balik Rp3,367 triliun belanja daerah, terdapat uang rakyat yang harus diketahui masyarakat luas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Begitu pula defisit Rp205,67 miliar, tentu bukan sekadar angka administratif. Ada konsekuensi fiskal yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan masyarakat. Karena itu, sorotan terhadap efisiensi belanja menjadi relevan.
Tak berhenti sampai disitu, setiap tambahan belanja harus dapat dijelaskan: penggunaannya untuk apa, berapa hasil yang di targetkan dan bagaimana masyarakat dapat mengukur keberhasilannya?
Terlebih, Banggar sendiri telah memberikan penekanan agar program dan kegiatan harus tepat, terukur dan rasional.
Nota Kesepakatan Ditandatangani
Selanjutnya, Rangkaian Rapat Paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
Nota kesepakatan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, pekerjaan berikutnya bukan berhenti pada kesepakatan angka diatas kertas.
Tantangan sesungguhnya berada pada tahap pelaksanaan: bagaimana memastikan tambahan belanja Rp169,06 miliar benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat? bagaimana defisit Rp205,67 miliar dikelola secara sehat? dan bagaimana pula Pemkab Bandung Barat meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat secara tidak proporsional !!!
Menutup informasi ini dan perlu diketahui bersama, bahwa APBD pada akhirnya bukan sekadar dokumen. Namun, didalam tulisan tersebut terdapat uang rakyat yang seyogyanya harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan dan manfaat yang nyata.
**(DRIV)
About the Author
