
JAKARTA – jurnalpolisi.id
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga memiliki keterkaitan dengan sindikat internasional Indonesia–Malaysia. Jaringan tersebut diketahui beroperasi di sejumlah wilayah, mulai dari Madura, Surabaya, hingga Kalimantan.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, aparat gabungan menangkap empat orang tersangka dan menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika dengan nilai mencapai Rp150 miliar. Penyidik juga tengah menelusuri transaksi keuangan yang diduga terkait aktivitas jaringan tersebut, dengan nilai perputaran mencapai sekitar Rp2,9 triliun sepanjang periode 2018–2024.
Pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas kejahatan narkotika secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga penelusuran jaringan dan hasil kejahatan.
“Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam operasi yang dilaksanakan pada awal November 2026 di sejumlah wilayah, yakni Bangkalan, Malang, dan Surabaya, petugas mengamankan empat tersangka dengan peran berbeda dalam jaringan tersebut.
Keempat tersangka masing-masing berinisial FA alias F yang diduga berperan sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang, MS yang diduga menerima sekaligus menyamarkan uang hasil peredaran narkotika, serta M alias S yang diduga berperan sebagai pengedar sekaligus pengendali jaringan.
Penangkapan dilakukan secara bertahap. FA alias F dan J alias E diringkus pada 6 November 2026, kemudian MS ditangkap pada 9 November 2026. Selanjutnya, M alias S diamankan pada 11 November 2026 di Bangkalan, Madura.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, narkotika jenis sabu yang diedarkan jaringan tersebut diduga berasal dari seorang warga negara India berinisial G yang berada di Malaysia. Dugaan ini menjadi salah satu fokus pengembangan penyidik untuk mengungkap jalur pemasokan serta pihak-pihak yang berada di balik jaringan lintas negara tersebut.
Tidak hanya memburu pelaku peredaran narkotika, penyidik juga mengembangkan perkara melalui penelusuran transaksi keuangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah aliran dana melalui CV AJ.
Berdasarkan hasil analisis PPATK, rekening yang berkaitan dengan perusahaan tersebut tercatat memiliki nilai transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama kurun waktu 2018 hingga 2024. Transaksi tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas jaringan narkotika yang bercampur dengan kegiatan usaha perusahaan.
Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Kristian Parluhutan Siagian menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari pemetaan jaringan dan wilayah yang diduga rawan peredaran narkotika. Pemetaan dilakukan melalui pengolahan data, informasi, intelijen, serta pengembangan sejumlah kasus sebelumnya.
Dari hasil pemetaan tersebut, penyidik mengidentifikasi sedikitnya lima titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika di wilayah Madura. Untuk mempersempit ruang gerak jaringan, Polri juga menempatkan personel di wilayah Bangkalan guna memperkuat pengawasan dan memutus jalur distribusi narkotika menuju Madura, Surabaya, hingga Kalimantan.
Dalam pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 5.244 butir pil ekstasi, satu pucuk senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Total nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp150 miliar.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penerapan TPPU menjadi bagian dari upaya penyidik untuk menelusuri aliran keuntungan hasil kejahatan sekaligus mengidentifikasi dan merampas aset yang diduga diperoleh dari perdagangan narkotika.
Kristian menegaskan, penegakan hukum tidak hanya menyasar para pelaku yang terlibat langsung dalam peredaran narkoba di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan serta berperan menyamarkan hasil kejahatan.
“Jangan pernah menganggap Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkoba. Jangan menganggap hasil kejahatan dapat disembunyikan selamanya. Polri akan terus mengejar pelakunya, membongkar jaringannya, dan menelusuri keuntungan hasil kejahatannya,” tegas Kristian.
Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap maupun besarnya barang bukti yang disita. Lebih dari itu, upaya tersebut harus mampu memutus mata rantai peredaran narkoba, membongkar sumber pendanaan kejahatan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
( Alfian )




