
SINTANG, KALIMANTAN BARAT – jurnalpolisi.id
Aktivitas antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar terlihat di SPBU Nomor 64.786.14 Masuka, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sekitar pukul 23.00 WIB.
Berdasarkan dokumentasi foto dan video yang diperoleh awak media saat melakukan pemantauan di lokasi, terlihat sejumlah kendaraan roda empat mengantre di area SPBU tersebut.
Aktivitas pengisian solar pada malam hari itu menjadi perhatian awak media, khususnya terkait pola pelayanan dan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi kepada konsumen.
Untuk memperoleh informasi yang utuh, diperlukan penjelasan dari pihak pengelola SPBU mengenai jadwal pelayanan, mekanisme pembelian, serta sistem pengawasan penyaluran solar bersubsidi, termasuk penerapan ketentuan bagi konsumen yang berhak menerima BBM subsidi.
Penyaluran Solar Bersubsidi Memiliki Ketentuan
Penyaluran BBM bersubsidi merupakan kegiatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Badan usaha penyalur maupun konsumen wajib mematuhi ketentuan yang berlaku agar subsidi pemerintah tepat sasaran.
Beberapa regulasi yang menjadi landasan pengaturan penyaluran BBM bersubsidi antara lain:
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah, yang mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021.
- Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam memastikan distribusi solar bersubsidi berjalan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan.
Pertamina dan BPH Migas Diharapkan Memberikan Penjelasan
Menyikapi aktivitas antrean kendaraan tersebut, Pertamina dan BPH Migas diharapkan dapat melakukan pemantauan serta memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyaluran solar bersubsidi di SPBU 64.786.14 Masuka.
Pemeriksaan, apabila diperlukan, dapat mencakup kesesuaian prosedur pelayanan, pencatatan transaksi, penggunaan barcode atau kode QR, serta kepatuhan terhadap ketentuan pembelian BBM bersubsidi.
Aparat penegak hukum juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya apabila terdapat indikasi pelanggaran yang didukung bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perlu ditegaskan bahwa antrean kendaraan pada malam hari tidak serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan ataupun tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan fakta sebelum menarik kesimpulan.
Redaksi Membuka Ruang Hak Jawab dan Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari pengelola SPBU 64.786.14 Masuka maupun pihak Pertamina terkait aktivitas antrean solar bersubsidi sekitar pukul 23.00 WIB tersebut.
Redaksi Jurnal Polisi membuka ruang seluas-luasnya bagi pengelola SPBU, pihak Pertamina, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Pemberitaan ini diharapkan menjadi perhatian bersama dalam upaya meningkatkan transparansi dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Sintang, sehingga penyalurannya benar-benar sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
(FREDY)




