BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-KUA PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Dalam rancangan tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan adanya perubahan pada struktur pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah sebagai bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan penyusunan perubahan KUA-PPAS 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, sekaligus mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 secara garis besar terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan pembiayaan daerah, dan pengeluaran pembiayaan daerah,” ujar Jeje dalam rapat paripurna, Kamis (17/9/2026).
Pendapatan Ditargetkan Rp3,16 Triliun
Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp3,16 triliun. Angka itu meningkat sekitar Rp25,39 miliar atau 0,80 persen dibandingkan target sebelum perubahan APBD yang berada di kisaran Rp3,13 triliun.
Di sisi lain, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp3,36 triliun, meningkat Rp169,06 miliar atau 5,02 persen dibandingkan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp3,19 triliun. Angka-angka tersebut juga dilaporkan dalam pemberitaan mengenai penyampaian perubahan KUA-PPAS KBB 2026.
Komposisi tersebut menunjukkan adanya ruang belanja yang lebih besar dibandingkan kenaikan target pendapatan daerah. Namun, pemerintah daerah menyatakan selisih antara pendapatan dan belanja tersebut akan ditutup melalui komponen penerimaan pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan Naik 69,86 Persen
Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2026, penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp205,67 miliar. Nilai tersebut meningkat Rp143,67 miliar atau 69,86 persen dibandingkan alokasi sebelum perubahan yang mencapai Rp62 miliar.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp0. Menurut Jeje, struktur tersebut membuat posisi anggaran dalam rancangan perubahan KUA-PPAS tetap berimbang.
“Dari perangkaan tersebut, maka pada Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 ini, selisih antara pendapatan daerah dikurangi belanja daerah dapat ditutupi oleh penerimaan pembiayaan daerah, sehingga posisi anggaran dalam keadaan berimbang,” katanya.
Penyesuaian dengan Kebijakan Pusat dan Provinsi
Jeje menjelaskan, perubahan KUA-PPAS tidak berdiri sendiri. Penyusunannya mempertimbangkan berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berdampak terhadap struktur anggaran daerah.
Di antaranya Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, terdapat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 mengenai penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026, penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024, serta penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada 2026.
Landasan lainnya adalah Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 37 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026. Rangkaian dasar kebijakan tersebut juga disebut dalam pemberitaan mengenai rancangan perubahan KUA-PPAS KBB.
Jeje: APBD Harus Sehat dan Berdampak
Bupati Jeje menekankan bahwa perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran diharapkan tidak berhenti pada perubahan angka dalam dokumen APBD.
Menurutnya, penyesuaian anggaran harus memberikan dampak terhadap kinerja pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
“Kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut diharapkan akan berdampak pada perubahan-perubahan yang bersifat positif bagi kinerja pemerintahan daerah maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat yang kita cintai,” ujar Jeje.
Ia juga mengajak DPRD Kabupaten Bandung Barat memperkuat kerja sama dalam proses pembahasan anggaran.
“Mari kita bersama-sama saling support untuk menciptakan APBD yang sehat guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat melalui kerja sama yang baik disertai adanya saling pengertian yang mendalam,” katanya.
Sinergi Pemkab dan DPRD Jadi Kunci
Jeje menyatakan berbagai hambatan dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran dapat diselesaikan melalui koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD.
Ia juga menyebut capaian pembangunan di Kabupaten Bandung Barat selama ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat.
“Keberhasilan yang telah dicapai selama ini pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan DPRD serta seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.
Menurut Jeje, sinergi tersebut perlu terus diperkuat agar kebijakan anggaran benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tahap Pembahasan, Belum Menjadi APBD Final
Pengajuan rancangan perubahan KUA-PPAS merupakan bagian dari tahapan pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD.
Artinya, angka Rp3,16 triliun pendapatan, Rp3,36 triliun belanja dan Rp205,67 miliar penerimaan pembiayaan merupakan postur dalam rancangan perubahan KUA-PPAS yang masih menjadi bagian dari proses pembahasan, bukan berarti seluruh angka tersebut telah menjadi APBD perubahan final. Pemberitaan mengenai rancangan tersebut juga menempatkan angka-angka itu sebagai usulan perubahan anggaran.
Tahapan berikutnya menjadi penting untuk memastikan setiap perubahan anggaran memiliki dasar perencanaan yang jelas, sesuai ketentuan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dengan demikian, pembahasan perubahan KUA-PPAS 2026 bukan semata persoalan menaikkan atau menurunkan angka anggaran. Lebih jauh, proses tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah APBD memiliki arah penggunaan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. **(DRIV)
About the Author
