Langgur, : Jurnalpolisi.id
Capaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara hingga saat ini masih belum mencapai target yang diharapkan.
Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena SPM merupakan indikator penting dalam memastikan pelayanan dasar pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Beberapa indikator dalam SPM pendidikan, seperti pemenuhan layanan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan, masih menghadapi berbagai kendala.
Kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian indeks tersebut.
Pemerintah daerah melalui dinas terkait terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian SPM pendidikan. Salah satunya dengan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, memperbaiki sistem pendataan pendidikan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di tingkat sekolah.
Selain itu, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan program pembangunan pendidikan yang berfokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan.
Langkah tersebut dilakukan melalui perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan layanan pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil.
Pemerintah daerah menilai bahwa pencapaian SPM pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dengan adanya evaluasi terhadap capaian indeks SPM ini, pemerintah berharap dapat merumuskan langkah strategis guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Maluku Tenggara.
Upaya tersebut diharapkan mampu memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Ke depan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan capaian indeks SPM pendidikan melalui penguatan program prioritas di sektor pendidikan, sehingga pelayanan dasar bagi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Seiring dengan hal tersebut pada penyelenggaraan forum organisasi perangkat daerah, bahwasanya terdapat 15 SPM dj Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pelaksana tugas (Plt) Bin Raudah Arif Hanunun kepada media ini, kalau 15 SPM tersebut sudah merupakan standar pelayanan
Saat ini sebagai Plt, Bin Raudah Arif Hanoeboen bahwa ditahun 2025 hanya terdapat sebanyak 57,89 dan berada pada kategori belum tuntas, dirinya optimis di tahun 2026 akan ada perubahan yang lebih signifikan.
“Jadi capain ini belum tuntas,”sebut Bin Raudah Hanoeboen di Hotel Safira Langgur, usai kegiatan berlangsung, Selasa (10/03/2026)
SPM itu tambahnya akan menjadi capain indikantor kinerja pemerintah daerah bahwasanya akan menjadi PR di Dinas Pendidikan untuk lebih mekasimalkan semua program sehingga lebih meningkatkan SPM tersebut.
Publsih by (Melky_JMP)
About the Author
