Barito Utara – Jurnalpolisi.id
Sejumlah warga Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menyoroti kondisi pembangunan desa yang dinilai memprihatinkan. Beberapa proyek infrastruktur dilaporkan belum selesai hingga saat ini, sementara pengadaan kendaraan operasional desa juga menjadi perhatian masyarakat.
Informasi tersebut disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat dan mantan aparat desa yang meminta identitasnya tidak disebutkan kepada awak media di Muara Teweh, belum lama ini.
Menurut mereka, salah satu bangunan yang menjadi perhatian adalah Balai Pertemuan Desa yang hingga kini disebut belum selesai setelah dilakukan pembongkaran untuk proses rehabilitasi total oleh pemerintah desa.
“Padahal sebelumnya bangunan tersebut masih bisa dimanfaatkan, mungkin cukup dengan renovasi ringan saja,” ujar salah seorang warga.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti kondisi jembatan penyeberangan di Jalan Meranti RT 03 menuju Desa Muara Pari yang disebut telah dibongkar, meskipun sebelumnya pernah beberapa kali dilakukan perbaikan oleh pemerintah desa.
Tidak hanya itu, warga juga mempertanyakan pengadaan sejumlah kendaraan operasional desa. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, pemerintah desa disebut telah menyediakan sekitar delapan unit sepeda motor yang digunakan oleh aparat desa untuk menunjang kegiatan operasional.
Menurut warga, kendaraan tersebut dibeli menggunakan dana desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dan tercatat sebagai aset desa. Namun sebagian masyarakat menilai penggunaan kendaraan tersebut perlu lebih transparan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Baru-baru ini, masyarakat juga menyebut adanya pembelian satu unit mobil jenis Toyota Hilux berwarna hitam oleh pemerintah desa yang diduga bersumber dari anggaran desa. Beberapa warga mengaku tidak mengetahui secara rinci proses penganggaran maupun pembahasannya.
“Kami berharap ada penjelasan secara terbuka agar masyarakat mengetahui peruntukan dan manfaat kendaraan tersebut bagi kepentingan desa,” ungkap seorang warga lainnya.
Selain persoalan pengadaan kendaraan, masyarakat juga meminta adanya transparansi penggunaan dana desa. Mereka menyebut dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi melihat pemasangan baliho atau papan informasi terkait rincian penggunaan Dana Desa seperti yang biasanya dipasang di ruang publik desa.
Melalui pemberitaan ini, sejumlah warga berharap Pemerintah Kabupaten Barito Utara, khususnya Bupati dan Inspektorat daerah, dapat melakukan peninjauan langsung ke Desa Muara Pari guna melihat kondisi pembangunan serta memastikan pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai ketentuan.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat turun langsung melihat kondisi desa kami dan melakukan evaluasi jika memang diperlukan,” ujar salah satu warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Muara Pari belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai informasi yang disampaikan masyarakat tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak pemerintah desa untuk memperoleh klarifikasi dan tanggapan.( In.L)
About the Author
