Langgur, jurnalpolisi.id
Wakil Bupati Maluku Tenggara (Wabup Malra) Carlos Viali Rahantoknam saat membuka Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan Kei Kecil.
Bahwa Musremnang bukan Sekedar Formalitas Prosedural, melainkan harus dimaknai sebagai ruang demokrasi perencanaan. Kegiatan berlangsung di balai Ohoi (Desa) Langgur, Senin (02/03/2026)
Pemerintah daerah melalui sambutan Bupati yang di bacakan Wabup Viali, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bukan sekadar agenda rutin tahunan yang bersifat administratif.
Forum tersebut merupakan ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan merumuskan arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Viali menekankan bahwa setiap usulan yang disampaikan masyarakat harus dikaji secara serius dan terukur, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Musrenbang bukan sekedar formalitas prosedural. Ini adalah wadah partisipatif yang menentukan wajah pembangunan daerah ke depan,”tegasnya di hadapan peserta forum yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, akademisi, hingga perwakilan pemuda dan perempuan.
Menurutnya, kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang. Karena itu, proses Musrenbang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan inklusif.
Pemerintah daerah juga mendorong seluruh OPD untuk menyelaraskan program kerja dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama.

Dalam forum tersebut, berbagai usulan strategis mengemuka, mulai dari peningkatan infrastruktur dasar, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Seluruh usulan dicatat untuk kemudian disinkronkan dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun mendatang.
Selain itu, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat agar program yang dirancang tidak tumpang tindih serta mampu memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.
Partisipasi aktif masyarakat dinilai sebagai kunci keberhasilan Musrenbang. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi juga berani menyampaikan gagasan dan kritik konstruktif demi kemajuan daerah.
Dengan komitmen bersama, Musrenbang diharapkan benar-benar menjadi instrumen perencanaan pembangunan yang responsif, aspiratif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif semata.
Publish by (Melky_JPN)