
BALIKPAPAN – jurnalpolisi.id
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah di Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Penguatan koordinasi ini dinilai penting mengingat momentum akhir tahun biasanya diikuti peningkatan permintaan masyarakat terhadap berbagai komoditas pangan yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Selain meningkatnya permintaan, sejumlah risiko juga perlu diantisipasi, mulai dari dampak fenomena El Niño terhadap produksi pangan, kenaikan biaya logistik akibat dinamika geopolitik global, hingga bertambahnya kebutuhan pangan seiring meningkatnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.
Sebagian besar kebutuhan pangan di wilayah kerja KPwBI Balikpapan masih dipasok dari luar Kalimantan Timur. Kondisi tersebut membuat kelancaran distribusi dan kepastian pasokan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.
Di sisi lain, memasuki periode musim hujan pada November 2026 diharapkan dapat mendukung pemulihan produksi pangan, khususnya melalui dimulainya kembali masa tanam dan meningkatnya ketersediaan sumber air bagi sektor pertanian.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, TPID di tiga wilayah terus memperkuat implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Stabilisasi Harga Melalui Gerakan Pangan Murah
Pada aspek keterjangkauan harga, berbagai program intervensi pasar terus dilaksanakan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah (PM), dan Operasi Pasar (OP).
Di Kota Balikpapan, program stabilisasi harga dilaksanakan secara berkelanjutan melalui GPM yang dikoordinasikan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) bersama Bulog dengan frekuensi hingga empat kali dalam sepekan.
Bulog juga terus memperluas pelaksanaan GPM. Sementara itu, Perumda Manuntung Sukses menjalankan program Booth Gesit di sejumlah kelurahan. Dinas Perdagangan Kota Balikpapan turut menghadirkan pasar murah bergerak atau pasar murah mobile untuk menjangkau kawasan permukiman.
Hingga November 2026, rangkaian program stabilisasi harga pangan di Balikpapan telah dilaksanakan sebanyak 122 kali.
Sementara itu, di Kabupaten PPU tercatat 35 kali pelaksanaan program stabilisasi harga, sedangkan di Kabupaten Paser mencapai 41 kali hingga periode yang sama.
Untuk memastikan intervensi berjalan tepat sasaran, TPID juga melakukan pemantauan harga secara berkala melalui Early Warning System (EWS), Lamin Etam, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), serta inspeksi mendadak pasar bersama Satgas Pangan.
Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menentukan komoditas yang perlu mendapatkan intervensi, dengan mempertimbangkan perkembangan harga dan ketersediaan stok di lapangan.
Perluas Kerja Sama Antar Daerah untuk Jamin Pasokan
Selain menjaga keterjangkauan harga, penguatan ketersediaan pasokan dilakukan melalui perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan sejumlah wilayah sentra produksi pangan nasional.
Beberapa daerah yang menjadi sasaran kerja sama antara lain Kabupaten Karo, Jombang, Kediri, Enrekang, dan Bulukumba.
Kerja sama tersebut dikembangkan melalui skema Government to Government (G2G) maupun Business to Business (B2B). Upaya ini bertujuan memperkuat konektivitas antara daerah produsen dan konsumen sekaligus meningkatkan kepastian pasokan pangan ke Balikpapan, PPU, dan Paser.
Realisasi kerja sama terus didorong melalui monitoring dan evaluasi, termasuk meningkatkan keterlibatan pelaku usaha agar transaksi perdagangan antardaerah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pada aspek kelancaran distribusi, TPID memperkuat koordinasi pengiriman komoditas hasil kerja sama antardaerah melalui sinergi dengan penyedia jasa transportasi dan otoritas pelabuhan. Pemantauan hambatan distribusi serta dukungan subsidi ongkos angkut juga menjadi bagian dari upaya menekan biaya logistik.
Selain itu, KPwBI Balikpapan bersama TPID tengah menjajaki optimalisasi keterlibatan Bulog melalui skema bisnis komersial untuk mendukung kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan.
Sementara pada aspek komunikasi efektif, koordinasi diperkuat melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID, rapat koordinasi teknis setelah rilis inflasi, penyampaian informasi EWS mingguan melalui grup komunikasi, serta diseminasi edukasi kepada masyarakat melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM).
Edukasi tersebut antara lain mengajak masyarakat menerapkan pola belanja bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu tekanan permintaan.
Dorong Produktivitas Petani dan Ketahanan Pangan Lokal
Tidak hanya mengandalkan pasokan dari luar daerah, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah juga mendorong penguatan kapasitas produksi pangan lokal.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengembangkan program pendampingan teknis bagi kelompok tani terpilih di wilayah kerja KPwBI Balikpapan. Program tersebut akan difokuskan pada komoditas hortikultura, padi, serta sejumlah komoditas pangan strategis lainnya.
Pendampingan akan mengadopsi praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), termasuk melalui program Tani Camp dengan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan petani dari daerah sentra produksi pangan.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi petani, produktivitas lahan, serta skala usaha pertanian. Dalam jangka panjang, peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat memperkuat produksi pangan lokal, membuka peluang lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.
Dengan demikian, penguatan KAD tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui pasokan dari luar daerah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi membangun kemandirian dan ketahanan pangan daerah.
Perkuat Kerja Sama dengan Sentra Pangan Sulawesi Selatan
Sebagai bagian dari strategi penguatan pasokan, KPwBI Balikpapan bersama TPID Balikpapan dan Kabupaten PPU telah melaksanakan rangkaian perluasan kerja sama dengan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan pada triwulan III hingga awal triwulan IV 2026.
Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) G2G antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang serta Pemerintah Kabupaten PPU dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang.
Kerja sama tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ant perangkat daerah, yakni Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, Dinas Perdagangan Kabupaten PPU dengan perangkat daerah terkait di Kabupaten Enrekang, serta Dinas Pertanian Kabupaten PPU dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Enrekang.
Untuk mendorong realisasi transaksi perdagangan, kerja sama juga dikembangkan melalui skema B2B antara pedagang di Kota Balikpapan dengan distributor dari Kabupaten Bulukumba.
Skema tersebut diarahkan untuk mendukung perdagangan komoditas pangan strategis, khususnya beras dan produk hortikultura.
Selain itu, penjajakan kerja sama B2B dengan pelaku usaha dan champion pangan di Kabupaten Enrekang juga terus dilakukan, terutama untuk komoditas bawang merah dan aneka cabai.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan perdagangan antara daerah sentra produksi dan wilayah konsumen sehingga pasokan pangan ke Balikpapan, PPU, dan Paser semakin terjamin.
Dalam rangka memperkuat kapasitas TPID, KPwBI Balikpapan juga melaksanakan kegiatan capacity building dengan menghadirkan TPID Kota Makassar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Bone.
Kegiatan tersebut menjadi sarana berbagi pengalaman dan pembelajaran mengenai berbagai inovasi pengendalian inflasi yang telah diterapkan di daerah sentra pangan.
Rangkaian kegiatan turut diisi dengan kunjungan lapangan ke Kelompok Wanita Tani (KWT) Cinta di Kota Makassar yang mengembangkan konsep urban farming terintegrasi dengan aktivitas pertanian dan peternakan.
Kunjungan juga dilakukan ke Klaster Pangan Harapan Jaya di Kabupaten Gowa yang memiliki komoditas unggulan padi. Klaster tersebut telah menerapkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya usaha tani.
Inovasi yang dikembangkan meliputi pemanfaatan bahan organik, pengaturan pola tanam, peningkatan kualitas benih, pengelolaan pasokan air menggunakan pompa berbahan bakar gas, hingga pengembangan produk beras kemasan.
Praktik tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan sektor pertanian dan penguatan klaster pangan di wilayah kerja KPwBI Balikpapan.
Siapkan Puluhan Pasar Murah Jelang Natal dan Tahun Baru
Menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, TPID Balikpapan, PPU, dan Paser juga menyiapkan rangkaian program stabilisasi harga sepanjang November hingga Desember 2026.
Di Kota Balikpapan, direncanakan sebanyak 18 kali pelaksanaan GPM, PM, dan OP melalui kolaborasi DKP3, Dinas Perdagangan, Perumda Manuntung Sukses, dan Bulog.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap, antara lain pada 18–30 November 2026 di wilayah Baru Ilir, Sungai Nangka, dan Manggar Baru.
Selanjutnya, pasar murah dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru dijadwalkan berlangsung pada 7–11 Desember 2026 di sejumlah lokasi strategis dan pusat keramaian. Kegiatan ini diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Di Kabupaten PPU, direncanakan delapan kali pelaksanaan GPM, PM, dan OP melalui kolaborasi dengan Bulog serta pedagang ritel pada 10–17 Desember 2026.
Kegiatan tersebut akan menjangkau sejumlah lokasi, antara lain Kecamatan Waru, halaman Kantor Desa Labangka, Desa Bumi Harapan, Kantor Desa Agromulyo, halaman Kantor DKP PPU, dan Kelurahan Maridan.
Sementara di Kabupaten Paser, program stabilisasi harga pangan direncanakan berlangsung pada 24 November hingga 29 Desember 2026 dengan menyasar sejumlah wilayah, di antaranya Desa Kerta Bumi, Desa Modang, Desa Klempang, dan Desa Paser.
Melalui berbagai langkah tersebut, KPwBI Balikpapan bersama pemerintah daerah berharap stabilitas harga pangan dapat tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.
Sinergi pengendalian inflasi melalui strategi 4K, perluasan kerja sama antardaerah, penguatan distribusi, serta peningkatan produktivitas pertanian lokal diharapkan tidak hanya mampu mengantisipasi gejolak harga selama HBKN Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, tetapi juga menjadi fondasi penguatan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
( Alfian )




