
BALIKPAPAN – jurnalpolisi.id
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi memperkenalkan BANANTARA (Balikpapan Akselerasikan Penerimaan, Integrasi, dan Optimalisasi Pendapatan Daerah).
Inovasi digital ini dirancang untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus meningkatkan transparansi dan kemudahan pembayaran pajak serta retribusi.
Dikembangkan melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Balikpapan, program ini mengintegrasikan transaksi pembayaran nontunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sistem ini dilengkapi fitur pemisahan otomatis (split payment) antara hak pelaku usaha dan kewajiban pajak atau retribusi daerah.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Irfan Taufiq, didampingi Sekretaris BPPDRD Rosin, menjelaskan bahwa BANANTARA menyasar tiga sektor potensial: penyelenggaraan event, perparkiran, serta penjualan makanan dan minuman.
“Di dalamnya ada tiga ekosistem. Pertama, ekosistem hiburan, seperti penjualan tiket konser dan kegiatan lainnya. Kedua, ekosistem perparkiran, khususnya di area event. Ketiga, ekosistem pajak restoran,” ujar Irfan seusai konferensi pers di Aula Kantor Gadis, Senin (16/11/2026).
Menurut Irfan, sistem pembayaran tersebut memungkinkan transaksi restoran langsung terbagi secara otomatis, sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi menghitung dan memisahkan kewajiban pajak secara manual.
Sebelumnya, pengawasan transaksi pada kegiatan berskala besar kerap menghadapi kendala, mulai dari tingginya frekuensi transaksi dalam waktu singkat, dominasi pembayaran tunai, hingga belum terintegrasinya data penjualan tiket, makanan, minuman, dan parkir. Kondisi ini berpotensi menyebabkan transaksi tidak tercatat secara optimal atau pelaporan omzet yang lebih rendah dari realisasi sebenarnya.
Melalui BANANTARA, proses pemungutan pajak diharapkan menjadi lebih transparan, akurat, dan meminimalkan risiko kebocoran penerimaan daerah.
Uji Coba Perdana di Musik Sunset
Sebagai tahap awal, implementasi BANANTARA akan diuji coba dalam ajang Musik Sunset pada 22 November 2026.
Kegiatan ini menjadi proyek percontohan penerapan split payment dalam satu ekosistem penyelenggaraan event.
Tiga komponen utama yang diintegrasikan dalam uji coba tersebut meliputi:
- Pembayaran dan pencatatan retribusi parkir secara digital.
- Pembayaran tiket kegiatan yang terintegrasi dengan pemenuhan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan.
- Transaksi penjualan makanan dan minuman via QRIS yang terhubung langsung dengan kewajiban PBJT.
Wali Kota Balikpapan menegaskan bahwa BANANTARA merupakan langkah strategis untuk membangun kepatuhan pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Melalui BANANTARA, kami ingin menghadirkan sistem yang memudahkan masyarakat bertransaksi dan pelaku usaha memenuhi kewajiban pajak atau retribusi.
Kami meyakini bahwa kepatuhan tidak hanya dibangun melalui pengawasan, tetapi juga melalui inovasi layanan yang sederhana, transparan, dan memberikan manfaat nyata,” ungkapnya dalam siaran pers.
Dukungan penuh juga datang dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan terhadap penguatan TP2DD dan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). BI menilai digitalisasi ini tidak hanya memperluas penggunaan pembayaran nontunai, tetapi juga mengubah proses bisnis pengelolaan pendapatan daerah ke arah yang lebih modern.
Hasil uji coba pada ajang Musik Sunset nantinya akan menjadi bahan evaluasi komprehensif terkait kesiapan teknologi, proses bisnis, dan dukungan regulasi sebelum penerapan BANANTARA diperluas secara bertahap ke sektor penerimaan daerah lainnya.
Pemkot Balikpapan berharap inovasi ini dapat menggairahkan aktivitas ekonomi dan penyelenggaraan event, sekaligus menghimpun potensi penerimaan daerah secara lebih optimal demi mendukung pembangunan kota.
( Alfian )




