
Banda Aceh – jurnalpolisi.id
Panglima Laot se-Provinsi Aceh menyampaikan pernyataan sikap dan berita acara bersama terkait dugaan raibnya dana Yayasan Pangkai Meurunoe Aneuk Nanggroe (YPMAN) senilai Rp33 miliar.
Dalam pernyataan sikap tersebut, para Panglima Laot menuntut Prof. Mawardi Ismail diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua YPMAN. Mereka menilai pengelolaan dana yayasan tersebut perlu dipertanggungjawabkan karena menyangkut kepentingan dan hak-hak nelayan, Sabtu (17/10/2026).
Persoalan ini bermula dari kebijakan Ketua dan pengurus YPMAN yang diduga menyalurkan dana sebesar Rp33 miliar kepada pihak lain tanpa melalui musyawarah mufakat bersama perwakilan nelayan.
Menurut keterangan para Panglima Laot, penyaluran dana tersebut kepada dua perusahaan dilakukan tanpa musyawarah. Mereka juga mempersoalkan dugaan pemberian pinjaman tanpa agunan.
Dampak persoalan tersebut disebut turut dirasakan oleh para penerima manfaat. Dalam hampir dua tahun terakhir, program beasiswa bagi anak-anak nelayan yang menempuh pendidikan di pondok pesantren dikabarkan terhenti. Sementara itu, sebagian anak sekolah lainnya disebut masih menerima beasiswa nelayan.
Para Panglima Laot menyatakan telah menuangkan tuntutan mereka dalam berita acara yang ditandatangani pihak-pihak terkait. Salah satu poin tuntutan tersebut adalah pemberhentian Prof. Mawardi Ismail sebagai Ketua YPMAN karena dinilai perlu bertanggung jawab atas persoalan pengelolaan dana yayasan senilai Rp33 miliar.
Mereka juga menyebut Prof. Mawardi Ismail tidak menghadiri undangan rapat bersama para Panglima Laot. Menurut keterangan yang disampaikan, ketidakhadiran tersebut disebut dengan alasan menjalani pengobatan di Malaysia atau Singapura.
Para Panglima Laot menilai aspirasi yang telah disampaikan belum mendapat tanggapan sebagaimana yang mereka harapkan. Mereka meminta pengurus YPMAN memberikan penjelasan mengenai penyaluran dana kepada dua perusahaan tersebut serta memastikan pengembalian dana ke rekening yayasan.
Salah seorang Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat, Amiruddin, menyatakan bahwa pihaknya memberikan waktu selama dua bulan agar dana yayasan yang disebut dipinjamkan kepada dua perusahaan tanpa agunan dapat dikembalikan ke rekening YPMAN.
Amiruddin menegaskan, apabila dalam batas waktu tersebut tidak ada penyelesaian, pihaknya akan menyurati dan menyampaikan pengaduan resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Gubernur Aceh.
Menurut Amiruddin, langkah tersebut akan ditempuh sebagai upaya meminta perhatian dan penyelesaian atas persoalan dana yayasan yang berkaitan dengan kepentingan nelayan dan keberlanjutan program beasiswa anak-anak nelayan.




