Bandung Barat – jurnalpolisi.id
Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menjaga keterjangkauan harga pangan kembali menyentuh masyarakat. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Gerakan Pangan Murah (Gapura) Amanah digelar di Lapangan Voli RW 06, Kampung Tutugan, Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Sabtu (12/9/2026).
Pelaksanaan Gapura Amanah menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah dan HUT ke 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kepala Bidang pada DKPP Kabupaten Bandung Barat, Agus Hendarsyah, mengatakan program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh sejumlah kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar.
“Dalam rangka pengendalian inflasi melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan, mudah-mudahan ini bisa meringankan beban masyarakat sekitar,” kata Agus.
Berbagai komoditas pangan strategis tersedia dalam kegiatan tersebut. Mulai dari beras premium, beras SPHP, minyak goreng, gula pasir, telur, daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih, tepung terigu, cabai keriting hingga cabai rawit.
Sejumlah komoditas ditawarkan dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET) atau harga pasar.
Minyak goreng, misalnya, dijual Rp15.500 per liter. Harga tersebut berada di bawah HET minyak goreng yang disebut sebesar Rp15.700 per liter.
Beras premium ditawarkan Rp14.000 per kilogram, sedangkan beras SPHP dijual Rp60.000 untuk kemasan lima kilogram. Gula pasir dipasarkan Rp16.500 per kilogram, telur Rp24.500 per kilogram, daging sapi Rp110.000 per kilogram dan daging ayam Rp30.000 per ekor.
Sementara itu, bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan cabai rawit tersedia masing-masing Rp10.000 per kemasan. Tepung terigu dijual Rp9.000 per kilogram, sedangkan minyak goreng Filma kemasan dua liter ditawarkan Rp41.000.
Menurut Agus, penyediaan sejumlah komoditas pangan dengan harga terjangkau tersebut dapat terlaksana melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Perum Bulog.
Kerja sama tersebut terutama diarahkan untuk menyediakan komoditas yang memiliki pengaturan harga pemerintah, seperti beras dan minyak goreng.
“Berkat kerja sama dengan Bulog, kami bisa menjual dan memfasilitasi warga, khususnya beras dan minyak, di bawah HET,” ujar Agus.
Antusiasme Warga Tinggi
Pelaksanaan Gapura Amanah mendapat respons positif dari masyarakat sekitar. Antusiasme warga RW 06 Desa Cihanjuang Rahayu terlihat dalam kegiatan yang berlangsung pada Sabtu pagi tersebut.
Pemerintah daerah juga mengapresiasi keterlibatan pengurus kewilayahan serta Yayasan Putra Sinar Kencana yang ikut mendukung pelaksanaan kegiatan.
Agus mengatakan, kegiatan serupa telah dilaksanakan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. DKPP juga membuka kesempatan bagi pemerintah desa, RW, RT maupun kelompok masyarakat, termasuk karang taruna, untuk mengajukan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah apabila terdapat kebutuhan masyarakat atau kondisi harga pangan yang perlu mendapat perhatian.
“Selama ada kuota dan anggarannya, akan kami fasilitasi untuk meringankan masyarakat di wilayah Bandung Barat,” katanya.
Harga Dipantau, Pasokan Diawasi
Upaya menjaga keterjangkauan pangan tidak hanya dilakukan melalui penyediaan komoditas dengan harga murah. DKPP juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan kondisi pasokan di pasar.
Dalam pelaksanaannya, DKPP bekerja sama dengan Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, DKPP Provinsi Jawa Barat serta pihak terkait lainnya untuk memonitor perkembangan harga dan ketersediaan komoditas.
Apabila ditemukan komoditas tertentu dijual melebihi ketentuan yang berlaku, petugas dapat melakukan pembinaan dan memberikan teguran kepada pedagang sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, Gapura Amanah menjadi salah satu instrumen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menjaga akses masyarakat terhadap pangan dengan harga yang wajar sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
Program tersebut juga memberikan akses langsung bagi masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok di tengah dinamika harga pasar.
Keberlanjutan stabilisasi pangan pada akhirnya membutuhkan koordinasi yang konsisten antara pemerintah, pelaku distribusi dan masyarakat. Dengan pasokan yang terjaga, pengawasan harga yang berjalan serta akses pangan yang semakin dekat dengan masyarakat, upaya menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok dapat dilakukan secara berkelanjutan. **(DRIVANA)
About the Author
