Bintuni -Aliansi Masyarakat Adat Babo Mendesak Pemerintah Daerah Dan DPRK Harus Transparansi Pembangunan Dermaga Rakyat Babo
Aliansi Masyarakat Adat Distrik Babo mendesak Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Dinas Perhubungan, serta DPRD Kabupaten Teluk Bintuni untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan pembangunan Dermaga Rakyat Babo.
Salah satu Masyarakat yang Di konfirmasi Tim Media ini Sejak Senin 27/07/2026 menegaskan bahwa sejak awal aspirasi yang disampaikan adalah pembangunan Dermaga Rakyat Babo sebagai fasilitas transportasi yang melayani kebutuhan masyarakat setempat, bukan pengalihan pembangunan ke pelabuhan yang diperuntukkan bagi kapal-kapal besar atau pelabuhan Pelni. Dermaga rakyat merupakan kebutuhan mendasar untuk mendukung aktivitas transportasi, perekonomian, dan pelayanan masyarakat Distrik Babo.
Dalam kegiatan peninjauan lapangan yang dihadiri DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Andreas Nauri, masyarakat secara langsung mempertanyakan realisasi pembangunan serta meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Aliansi Masyarakat Adat Distrik Babo meminta Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menjelaskan beberapa hal berikut:
- Realisasi penggunaan anggaran sekitar Rp1,5 miliar pada Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk pembangunan tambatan perahu di Dermaga Rakyat Babo, termasuk alasan mengapa anggaran tersebut dinilai belum mencukupi.
- Status rencana pembangunan dermaga permanen senilai sekitar Rp35 miliar yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- Dasar perubahan perencanaan sehingga pada Tahun Anggaran 2026 nilai proyek meningkat menjadi sekitar Rp79,1 miliar melalui skema kontrak tahun jamak (multi years).
- Progres fisik pekerjaan, sumber pendanaan, mekanisme pelaksanaan proyek, serta target waktu penyelesaian pembangunan.
Aliansi Masyarakat Adat Distrik Babo menegaskan bahwa permintaan klarifikasi ini merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus bentuk partisipasi dalam mengawal pembangunan daerah. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai seluruh tahapan pembangunan Dermaga Rakyat Babo agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat serta memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga Distrik Babo.
“Masyarakat Distrik Babo menginginkan pembangunan Dermaga Rakyat Babo sesuai dengan perencanaan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai penggunaan anggaran, perkembangan pembangunan, dan kepastian realisasi proyek tersebut demi kepentingan masyarakat,” tutup Aliansi Masyarakat Adat Distrik Babo.
[ Rilis – TIM JPN ]
About the Author
