Kota Bandung – jurnalpolisi.id
Pemerataan pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kota Bandung dinilai masih belum optimal. Sejumlah kecamatan dilaporkan belum memiliki unit sekolah negeri tingkat SMA/SMK, sehingga berdampak pada akses pendidikan masyarakat.
Berdasarkan data Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2022, masih terdapat kecamatan di Kota Bandung yang belum memiliki SMAN maupun SMKN. Kondisi tersebut membuat sebagian siswa harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan akses pendidikan negeri.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Cinambo. Warga setempat menyampaikan bahwa keterbatasan sekolah negeri di wilayahnya berpengaruh pada peluang peserta didik untuk mengakses pendidikan melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi.
“Harapannya ada penambahan sekolah negeri agar anak-anak tidak harus keluar kecamatan untuk bersekolah,” ujar salah seorang warga Cinambo.
Sebagaimana diketahui, kewenangan pengelolaan SMA dan SMK berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah menggulirkan sejumlah program peningkatan mutu pendidikan, termasuk penguatan pendidikan karakter melalui kolaborasi dengan TNI dan Polri.
Namun demikian, dari sisi infrastruktur, pemerataan fasilitas pendidikan menengah masih menjadi tantangan. Sistem zonasi dalam PPDB bertujuan mendekatkan akses pendidikan dengan domisili peserta didik, tetapi di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri, kebijakan ini menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi masyarakat.
Pengamat pendidikan menilai, solusi jangka panjang yang dapat ditempuh antara lain:
- Penambahan unit sekolah baru (USB) di kecamatan yang belum memiliki SMAN/SMKN.
- Optimalisasi dan peningkatan daya tampung sekolah yang sudah ada.
- Peningkatan kualitas sekolah swasta melalui dukungan pembinaan dan fasilitas agar dapat menjadi alternatif yang kompetitif.
- Evaluasi kebijakan zonasi dengan mempertimbangkan kondisi wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.
Dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah di Kota Bandung yang terus meningkat, percepatan pembangunan sekolah dinilai penting untuk menjamin pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat melakukan pemetaan kebutuhan secara komprehensif agar pembangunan sekolah menengah ke depan lebih terarah dan merata sesuai kebutuhan masyarakat.( Ogy)
About the Author
