Taput jurnalpolisi.id
Satu tahun pertama kepemimpinan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. bersama Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng. ditandai fase penting politik pemerintahan daerah:”memilih menata sistem daripada mengejar simbol popularitas, serta menempatkan rasionalitas fiskal sebagai dasar pengambilan kebijakan”.
Di tengah keterbatasan anggaran, tekanan belanja rutin, serta kondisi geografis yang rawan bencana, arah pembangunan Tapanuli Utara tidak ditempuh dengan pendekatan ekspansif, melainkan melalui politik prioritas—menentukan mana yang harus dikerjakan, ditunda, dan disinergikan dengan pemerintah pusat.
Politik Tata Kelola: Mengembalikan Birokrasi sebagai Instrumen Kebijakan
Langkah awal kepemimpinan diarahkan pada konsolidasi birokrasi. Penataan ini bukan sekadar administratif, melainkan keputusan politik kebijakan untuk memastikan birokrasi bekerja sebagai alat pelayanan publik, bukan ruang kompromi kepentingan apalagi arogansi kekuasaan.
Penetapan Drs. Henry Maraden Masista Sitompul, M.Si. sebagai Sekretaris Daerah melalui seleksi terbuka menegaskan keberpihakan pada prinsip meritokrasi. Bupati secara terbuka menegaskan bahwa Sekda adalah pemimpin dan teladan birokrasi bukan aktor politik, dengan mandat mengoordinasikan OPD dan menjaga kesinambungan kebijakan.
Partisipasi aktif Sekda Taput dalam Rakornas Sekda dan Bappeda se-Indonesia di Jatinangor memperlihatkan strategi kebijakan yang sadar posisi: daerah dengan PAD terbatas tidak bisa bekerja sendiri. Sinkronisasi pusat–daerah menjadi instrumen politik anggaran agar program nasional dapat ditarik masuk ke daerah.
Pendidikan: Kebijakan SDM di Tengah Keterbatasan Fiskal,
dalam politik anggaran yang ketat, Pemkab Taput memilih menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek fisik. Inovasi seperti TAPAMAJU, SAITAPAIAS, serta penguatan literasi dan numerasi sejak dini menunjukkan arah kebijakan yang menekankan kualitas dan karakter.
Kunjungan langsung pimpinan daerah ke sekolah-sekolah, pemberian penghargaan kepada penulis lokal, dan dorongan pemanfaatan teknologi pendidikan menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak dilepaskan dari konteks budaya dan kebutuhan lokal.
Dari sisi tata kelola, hasil pemeriksaan BPK RI yang menyatakan pengelolaan sarana prasarana pendidikan berjalan sesuai regulasi menjadi legitimasi penting bahwa pilihan kebijakan tersebut dijalankan dengan akuntabilitas.
Kesehatan:
Politik Pelayanan Dasar.
Sektor kesehatan diposisikan sebagai wajah kehadiran negara di tingkat lokal. Raihan UHC Award Kategori Madya 2026 menegaskan bahwa di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab.Taput memilih mempertahankan cakupan jaminan kesehatan masyarakat.
Wakil Bupati secara konsisten menekankan prinsip layanan Available, Reliable, dan Sustainable sebagai standar kebijakan. Tantangan distribusi tenaga kesehatan, penanganan stunting, serta penyakit menular dihadapi melalui pendekatan lintas sektor, bukan kebijakan parsial.
Pilihan ini menunjukkan politik kebijakan yang menempatkan keberlanjutan layanan di atas kepentingan jangka pendek.
Infrastruktur: Politik Skala Prioritas.
Di sektor PUPR, Pemkab.Taput tidak mengambil pendekatan populis. Pembangunan infrastruktur dilakukan berbasis skala prioritas, dengan fokus pada dampak langsung terhadap mobilitas dan ekonomi masyarakat.
Penanganan longsor, survei jalan rusak, pembersihan drainase, serta peninjauan langsung jalur vital seperti Jalur Lintas Sumatera Taput–Tapteng memperlihatkan bahwa pemerintah daerah memilih kehadiran lapangan dan koordinasi lintas pemerintahan sebagai strategi menutup keterbatasan anggaran.
Fiskal, Pertanian, dan Ketahanan Daerah:
Dalam kondisi fiskal yang menantang, Pemkab Taput berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan stabilitas keuangan daerah. Optimalisasi pendapatan daerah dilakukan secara sistemik dan transparan, disertai edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari kontrak sosial pemerintah dan warga.
Sektor pertanian tetap diposisikan sebagai basis ekonomi daerah. Dukungan terhadap pertanian berkelanjutan, pertanian organik, dan ketahanan pangan diperkuat melalui gerakan menanam dan transfer pengetahuan, termasuk kunjungan kerja ke HOB Farming Bogor.
Bencana:
Ujian Kepemimpinan dan Kolaborasi.
Sebagai daerah rawan bencana, penanganan longsor dan banjir menjadi ujian nyata dari sebuah kepemimpinan. Sekretaris Daerah bersama OPD, TNI/Polri, relawan, dan masyarakat turun langsung ke lapangan, membuka akses, mendirikan dapur umum, dan memastikan distribusi logistik.
Pendekatan mitigasi berbasis lingkungan menunjukkan bahwa kebijakan kebencanaan tidak berhenti pada respons darurat, tetapi diarahkan pada pengurangan risiko jangka panjang.
Penutup
Dalam satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara telah menunjukkan pilihan politik kebijakan yang jelas:menata sistem, menjaga rasionalitas fiskal, dan memprioritaskan layanan dasar.
Di tengah segala keterbatasan, arah pembangunan telah ditempuh melalui kolaborasi dan kerja nyata sebagai fondasi membangun Tapanuli Utara yang tangguh dan berdaya saing.(As.JPN.Tu).
About the Author
