Balikpapan jurnalpolisi.id
Polda Kalimantan Timur menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 di Gedung Mahakam, Balikpapan, Rabu (18/2/2026). Forum strategis ini menjadi wadah penyelarasan kebijakan pimpinan Polri dengan arah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Rapim dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Endar Priantoro serta dihadiri Pangdam VI/Mulawarman Krido Pramono, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, pejabat utama Polda Kaltim, unsur Forkopimda, serta para Kapolres jajaran.
Mengusung tema “Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung, dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah”, kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan guna mendukung percepatan pembangunan.
Dalam sambutannya, Kapolda Kaltim menegaskan Rapim merupakan tindak lanjut dari Rapim Polri tingkat pusat, sekaligus menjadi sarana cascading policy agar kebijakan strategis pimpinan Polri dapat diimplementasikan secara konkret hingga ke tingkat Polsek.
“Keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada sejauh mana jajaran Polda hingga Polsek mampu menerjemahkan strategi dan kebijakan pimpinan Polri dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar Irjen Pol Endar.
Ia menekankan, dukungan terhadap agenda prioritas pemerintah—termasuk kedaulatan pangan dan energi serta penguatan ekonomi yang produktif dan inklusif—memerlukan sinergi solid antara Pemerintah Provinsi Kaltim, Polda Kaltim, Kodam VI/Mulawarman, dan Kejaksaan Tinggi Kaltim sebagai fondasi stabilitas daerah.
Sementara itu, Gubernur Kaltim menyampaikan bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan, terlebih Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalimantan Timur bersama IKN akan mengubah wajah ekonomi Indonesia menuju ekonomi bernilai tambah tinggi, inklusif, dan berkelanjutan dengan mengutamakan tenaga kerja lokal,” kata Rudy Mas’ud.
Ia menambahkan, prioritas pembangunan Kaltim 2026 telah selaras dengan RKP nasional, sehingga membutuhkan dukungan pengamanan dan kolaborasi erat TNI-Polri.
Senada, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah menjadi syarat mutlak kelancaran pembangunan nasional, khususnya di Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis penyangga IKN.
“Kodam VI/Mulawarman berkomitmen terus bersinergi dengan Polda Kaltim dan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah serta mengamankan objek vital nasional,” tegasnya.
Melalui Rapim ini, Polda Kaltim menegaskan penguatan soliditas TNI-Polri dan pemerintah daerah sebagai kunci menciptakan rasa aman, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan keberhasilan agenda pembangunan 2026 di Kalimantan Timur.
( Alfian )
About the Author
