KKT jurnalpolisi.id
Warga Desa Adodo Molu, Kecamatan Molu-Maru Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluhkan pelayanan kesehatan di desanya, setelah seorang dokter yang ditugaskan pemerintah, disebut tidak menjalankan tugas dalam kurun waktu cukup lama.
Meski demikian, dokter tersebut dikabarkan tetap menerima gaji sebagaimana biasanya.
Keluhan masyarakat muncul karena fasilitas kesehatan di desa itu kerap tidak memiliki tenaga dokter saat dibutuhkan.
Warga mengaku, ketika hendak berobat atau memerlukan pemeriksaan medis, mereka hanya dilayani tenaga kesehatan lain, bahkan tidak jarang harus menempuh perjalanan ke wilayah lain yang jaraknya cukup jauh.
Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menuturkan bahwa ketidakhadiran dokter sudah berlangsung berbulan-bulan. Menurutnya, kondisi ini menyulitkan masyarakat, terutama pasien lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak yang membutuhkan penanganan cepat.
“Kami berharap ada dokter yang selalu siap di tempat. Kalau sakit mendadak, kami bingung harus ke mana,”ujar sumber kepada media ini melalui sambungan telfon, Senin (16/02/2026)
Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan bahwa dokter yang bersangkutan masih tercatat aktif dan tetap menerima hak keuangannya.
Hal inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar bagi warga. Mereka mempertanyakan sistem pengawasan serta tanggung jawab terhadap pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
Beberapa tokoh masyarakat setempat meminta instansi terkait segera melakukan evaluasi.
Mereka menilai, keberadaan dokter di desa sangat vital, sehingga ketidakhadiran tanpa kejelasan dapat berdampak langsung pada keselamatan warga.
“Kami tidak ingin menyalahkan siapa pun, tetapi pemerintah harus melihat ini secara serius. Jangan sampai masyarakat jadi korban,” kata seorang tokoh pemuda.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran, fasilitas kesehatan di desa tersebut memang diperuntukkan melayani masyarakat di wilayah kepulauan yang akses transportasinya terbatas.
Ketika dokter tidak berada di tempat, beban pelayanan otomatis bertumpu pada perawat atau bidan yang jumlahnya juga terbatas.
Kondisi ini disebut berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan dasar.
Dalam situasi darurat, keterlambatan penanganan medis bisa membawa risiko besar bagi pasien.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah daerah maupun dinas kesehatan setempat belum memberikan keterangan resmi terkait status kehadiran dokter dimaksud, termasuk mekanisme pembayaran gaji serta pengawasan disiplin aparatur.
Warga berharap ada langkah cepat dari pemerintah untuk memastikan pelayanan kesehatan kembali normal. Mereka meminta agar dokter yang ditugaskan benar-benar berada di tempat dan melaksanakan tanggung jawab sesuai amanah.
“Kalau memang ada kendala, sampaikan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya,”tutur warga lainnya.
Masyarakat Desa Molu Maru menegaskan bahwa kebutuhan utama mereka adalah kepastian pelayanan.
Kehadiran tenaga dokter secara rutin dinilai menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
Publish by (Melky_JPN)
About the Author
