Lombok Tengah, jurnalpolisi.id
23 Februari 2026 – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 2 Ubung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, menuai keluhan dari sejumlah guru dan siswa terkait jenis serta porsi makanan yang diterima, Senin (23/2/2026).
Program MBG merupakan salah satu program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) RI.
Berdasarkan data yang dihimpun, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Labulia 2 melayani sebanyak 2.253 penerima manfaat, terdiri dari siswa sekolah dasar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Salah seorang guru di SDN 2 Ubung, Sahdan, menyampaikan bahwa menu MBG yang diterima siswa pada hari tersebut berupa makanan kering, terdiri dari empat buah kurma, satu bungkus biskuit sari gandum, satu bungkus kecil kacang goreng, satu gelas plastik abon ayam, serta tiga iris tempe.
“Hari ini kami menerima MBG dari SPPG Labulia 2 dalam bentuk makanan kering,” ujarnya saat ditemui, Senin (23/2).
Menurutnya, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan harga pasar setempat, estimasi nilai makanan tersebut sekitar Rp8.000 per siswa. Ia mempertanyakan kesesuaian dengan informasi standar anggaran sebesar Rp10.000 per siswa.
“Kami berharap ada penjelasan yang transparan terkait perhitungan anggaran tersebut,” katanya.
Sejumlah siswa juga menyampaikan pendapat terkait jenis dan porsi makanan yang diterima. Salah satu siswa, Mila, berharap agar menu yang diberikan lebih variatif dan sesuai kebutuhan gizi anak sekolah.
Guru lainnya menyoroti pentingnya keseragaman menu serta kandungan gizi yang memadai. Ia juga mengungkapkan kendala teknis pembagian makanan di bulan Ramadan, terutama bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa.
Sementara itu, Kepala SPPG Labulia 2, Jamaludin, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, menyampaikan bahwa nilai MBG yang disalurkan pada hari tersebut sebesar Rp10.000 per siswa.
“Harga MBG yang disalurkan hari ini Rp10.000,” jawabnya singkat.
Program MBG disebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi generasi muda dan pada tahun 2026 dialokasikan anggaran nasional yang signifikan. Terkait adanya perbedaan persepsi mengenai nilai dan komposisi menu, sejumlah pihak berharap adanya klarifikasi lebih lanjut dari instansi terkait guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Direktur FP4 NTB, Lalu Habib, menyampaikan pihaknya akan menyurati BGN dan aparat penegak hukum guna meminta klarifikasi dan, apabila diperlukan, audit terhadap pelaksanaan program di wilayah tersebut.
“Kami mendorong adanya transparansi dan evaluasi agar program berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi tambahan dari pihak BGN terkait mekanisme perhitungan dan standar komposisi menu MBG di daerah tersebut.
About the Author
