Tanah Grogot jurnalpolisi.id
Kapolres Paser, AKBP Novy Adi Wibowo, S.I.K., M.H., menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser tahun 2027 serta pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten di Pendopo Bupati Lou Bepekat, Jalan Kusuma Bangsa, Tanah Grogot.
Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini bertujuan untuk menyusun program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta mendiskusikan rancangan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Paser hadir sebagai bagian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Paser yang terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, serta jajaran aparat pemerintah dan tokoh masyarakat.
Selain Kapolres Paser, juga hadir Bupati Paser, Ketua DPRD Kabupaten Paser, Kepala Kejaksaan Negeri Paser, Komandan Kodim 0904 Paser, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tanah Grogot, serta kepala OPD dan tokoh masyarakat dari berbagai sektor.
Dalam Forum Konsultasi Publik ini, para peserta berdiskusi mengenai prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan untuk kesejahteraan masyarakat Paser di tahun 2027. Pembukaan Musrenbang menjadi momen penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dalam waktu dekat.
Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Bupati Lou Bepekat, yang berlokasi di Jalan Kusuma Bangsa, Tanah Grogot, Kabupaten Paser.
Forum Konsultasi Publik dan pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten Paser ini berlangsung pada hari Senin, 9 Februari 2026.
Kegiatan ini penting untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan transparan dan melibatkan partisipasi publik, guna menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Paser.
Kapolres Paser AKBP Novy Adi Wibowo turut hadir dalam kegiatan ini sebagai bagian dari upaya untuk mendukung terciptanya stabilitas dan keamanan selama proses perencanaan pembangunan, serta memberikan kontribusi terkait aspek penegakan hukum dalam program pembangunan yang akan dijalankan.
( Alfian )
About the Author
