JAKARTA jurnalpolisi.id
Tingkat kepuasan pemudik terhadap pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 mencapai 85,3 persen, berdasarkan survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator nyata keberhasilan pengamanan dan pelayanan arus mudik tahun ini.
Dalam konteks mobilitas jutaan orang dalam waktu singkat, angka kepuasan tersebut tidak sekadar mencerminkan persepsi publik, tetapi juga menggambarkan efektivitas sistem pengelolaan arus mudik yang terintegrasi dan terukur.
Presiden Haidar Alwi Care sekaligus pendiri Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi, menilai tingginya kepuasan publik tersebut merupakan refleksi dari kemampuan negara dalam mengelola mobilitas sosial berskala besar.
“Dalam sistem modern, pergerakan manusia dalam jumlah besar merupakan ujian nyata kapasitas negara. Ketika mobilitas dapat dikelola secara aman, lancar, dan terkendali, hal itu menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan, data, dan eksekusi di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa memahami kompleksitas mudik sebagai sistem besar, capaian kepuasan 85,3 persen berpotensi dipandang sebagai hal biasa. Padahal, di balik angka tersebut terdapat koordinasi lintas sektor yang mencakup pengamanan, rekayasa lalu lintas, hingga pelayanan publik di titik-titik krusial perjalanan masyarakat.
Survei tersebut juga menunjukkan indikator turunan yang memperkuat kualitas pelayanan di lapangan. Sebanyak 84 persen pemudik menyatakan puas terhadap keberadaan posko pelayanan kepolisian, sementara 77,6 persen responden mengapresiasi rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way) dan contraflow yang dinilai efektif mengurai kepadatan kendaraan.
Selain itu, 81,7 persen responden menyatakan puas terhadap ketersediaan bahan bakar selama periode mudik, yang mencerminkan koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik.
Menurut Haidar Alwi, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kebijakan, tetapi sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
“Ketika sistem mampu menerjemahkan kompleksitas menjadi solusi yang efektif, di situlah kepercayaan publik terbentuk secara rasional,” jelasnya.
Ia juga menilai capaian tersebut tidak terlepas dari arah kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui konsep Presisi yang menekankan pendekatan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Dalam kerangka tersebut, Polri tidak hanya bertindak secara reaktif, tetapi juga mengedepankan langkah antisipatif dalam membaca potensi risiko sebelum berkembang menjadi gangguan di lapangan.
Dengan demikian, Operasi Ketupat 2026 dinilai tidak sekadar agenda rutin tahunan, melainkan model pelayanan publik yang menunjukkan kemampuan institusi negara bekerja secara terukur, terkoordinasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
( Alfian )
About the Author
