,Tebo, jurnalpolisi.id
APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 Yang di sahkan dengan total belanja mencapai Rp3,7 triliun justru memantik kekecewaan masyarakat Kabupaten Tebo.
Besarnya anggaran dinilai tidak sebanding dengan hasil yang dirasakan di daerah, khususnya untuk infrastruktur vital seperti Jalan Padang Lamo.
Berdasarkan data paket kegiatan, anggaran yang muncul untuk wilayah ini hanya berkisar pada pekerjaan drainase dengan nilai ratusan juta hingga sekitar Rp1,9 miliar. Ironisnya, kondisi jalan di lapangan masih rusak parah, berlumpur, dan membahayakan pengguna setiap hari.
Padahal, Jalan Padang Lamo merupakan akses penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Namun hingga kini, persoalan utama berupa perbaikan badan jalan tak kunjung menjadi prioritas.
Situasi ini memunculkan pertanyaan keras dari publik: ke mana arah perjuangan 7 anggota DPRD Provinsi Jambi asal Tebo dalam pembahasan APBD?
Besarnya anggaran provinsi seharusnya menjadi peluang untuk memperjuangkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun yang terlihat justru sebaliknya—program yang muncul dinilai belum menyentuh inti persoalan di lapangan.
“Kalau hanya drainase, sementara jalannya hancur, ini jelas tidak menjawab kebutuhan masyarakat,” keluh warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Kritik pun mengarah pada kinerja para wakil rakyat yang dianggap belum maksimal mengawal aspirasi daerahnya. Publik menilai, keberadaan mereka di parlemen seharusnya mampu menghadirkan perubahan nyata, bukan sekadar program pelengkap.Dengan kondisi ini, wajar jika masyarakat mulai mempertanyakan komitmen dan keberpihakan para wakilnya.
APBD sudah disahkan. Anggaran sudah diketok. Namun jika hasilnya masih seperti ini, maka yang dipertanyakan bukan lagi soal angka, melainkan keseriusan dan keberanian memperjuangkan rakyat.
Masyarakat Tebo kini menunggu, bukan lagi janji, tetapi bukti nyata.(Team)
About the Author
