
BALIKPAPAN jurnalpolisi.id
Keluhan masyarakat terhadap lampu penerangan jalan umum (PJU) yang mati di sejumlah kawasan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mendapat perhatian serius Dinas Perhubungan (Dishub) setempat. Untuk memastikan penerangan jalan kembali berfungsi optimal, Dishub menyiapkan anggaran penggantian lampu melalui APBD Perubahan 2026.
Tak hanya itu, Dishub juga memperketat ketentuan pengadaan PJU dengan mewajibkan penyedia barang dan jasa memberikan garansi selama lima tahun. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan lampu jalan yang mengalami kerusakan tanpa harus selalu menunggu alokasi anggaran pemeliharaan baru.
Kepala Dishub Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, menegaskan bahwa pemeliharaan seluruh PJU di wilayah Balikpapan tetap menjadi tanggung jawab Dishub, meskipun proses pengadaannya dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) lain.
“Yang jelas, Dinas Perhubungan sudah berkomitmen bahwa seluruh lampu, walaupun sumber pengadaannya bukan dari Dinas Perhubungan, tetap menjadi tanggung jawab Dishub untuk melakukan pemeliharaan,” ujar Fadli, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, selama ini pengadaan PJU di Balikpapan melibatkan empat OPD, yakni pemerintah kecamatan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dishub.
Khusus pemasangan PJU di kawasan permukiman dengan lebar jalan di bawah empat meter, pengadaannya dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Setelah proses pengadaan dan pemasangan selesai, lampu tersebut akan diserahkan kepada Dishub untuk pemeliharaan setelah melewati masa satu tahun.
Menurut Fadli, pola pengadaan yang melibatkan sejumlah OPD tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi. Sebab, proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh masing-masing kecamatan tidak berada langsung di bawah kendali Dishub.
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan kualitas lampu PJU yang terpasang tetap terjaga dan berfungsi dengan baik.
“Inilah yang menjadi catatan kita. Kenapa? Karena prosesnya tidak berada dalam kontrol Dinas Perhubungan. Sebab, proses pengadaan barang dan jasanya dilaksanakan di kecamatan,” jelasnya.
Meski demikian, Fadli memastikan Dishub tetap berupaya memberikan pelayanan pemeliharaan secara menyeluruh terhadap fasilitas penerangan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mewajibkan penyedia pengadaan PJU memberikan garansi selama lima tahun. Dengan ketentuan tersebut, penyedia berkewajiban mengganti lampu apabila mengalami kerusakan dalam masa garansi sesuai ketentuan kontrak.
“Setiap penyedia yang telah melaksanakan kegiatan tersebut wajib menggantinya apabila terjadi kerusakan. Jadi, kita tidak perlu khawatir dalam rangka kegiatan pemeliharaan lampu yang rusak atau mati. Insyaallah akan segera kita ganti,” katanya.
Selain mengoptimalkan kewajiban garansi penyedia, Dishub juga menyiapkan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 untuk mengganti sejumlah lampu PJU yang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi keluhan warga sekaligus meningkatkan kualitas penerangan jalan, terutama di kawasan permukiman dan ruas jalan yang membutuhkan perhatian.
Ke depan, Dishub Balikpapan juga berencana melanjutkan program pengadaan PJU pada 2027. Fadli berharap ketentuan garansi lima tahun tetap diterapkan dalam setiap pengadaan sehingga kualitas fasilitas penerangan jalan dapat terjaga dan kerusakan bisa segera ditangani.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya menyediakan penerangan jalan yang memadai demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.
( Alfian )




