
SAMPANG, jurnalpolisi.id
Pelaksanaan pembangunan saluran irigasi di Dusun Saesah, Desa Asemraja, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menjadi perhatian warga dan pengurus Kelompok Tani Sejahtera Abadi. Mereka mempertanyakan sejumlah aspek pelaksanaan kegiatan, mulai dari asal-usul usulan, sumber anggaran, identitas pelaksana, mekanisme pengawasan, hingga kondisi fisik pekerjaan yang terlihat di lapangan.
Persoalan tersebut mencuat setelah warga melakukan pemantauan langsung pada Kamis pagi (19/11/2026). Dalam pemantauan tersebut, terlihat aktivitas pengerukan dan penumpukan tanah di sekitar alur sungai serta area pinggiran sawah. Pada bagian yang diamati, belum terlihat pasangan batu atau konstruksi perkuatan tebing. Papan informasi kegiatan juga tidak terlihat di titik pemantauan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat mengenai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan perencanaan teknis, terutama berkaitan dengan kekuatan tebing, potensi pengikisan tanah, serta risiko kerusakan lahan pertanian apabila debit air meningkat saat hujan deras.
Di sisi lain, pengurus Kelompok Tani Sejahtera Abadi mengaku tidak pernah memperoleh koordinasi maupun penjelasan resmi mengenai kegiatan tersebut, meskipun nama kelompok tani sempat dikaitkan dengan informasi usulan pembangunan irigasi.
Warga meminta instansi terkait memberikan penjelasan terbuka agar tidak berkembang berbagai spekulasi mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut.
Asal-usul Usulan dan Dokumen Kegiatan Dipertanyakan
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun dari sejumlah pihak, terdapat perbedaan keterangan mengenai asal-usul usulan pembangunan irigasi di Dusun Saesah.
Pj. Kepala Desa Asemraja, Amir Mahdi, saat dikonfirmasi menyebut kegiatan tersebut berkaitan dengan usulan Kecamatan Jrengik sejak 2025. Sementara itu, dalam informasi yang berkembang di masyarakat, kegiatan tersebut juga dikaitkan dengan usulan Kelompok Tani Sejahtera Abadi.
Pengurus kelompok tani menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses koordinasi maupun pelaksanaan pekerjaan sejak awal.
Selain itu, terdapat dokumen yang ditunjukkan kepada awak media berupa formulir atau tanda terima/disposisi yang dikaitkan dengan BBWS Brantas tertanggal 13 Agustus 2026 serta surat bernomor 001/HTW-SPG/VII/2026 tertanggal 22 Juli 2026 yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
Dalam dokumen tersebut tercantum identitas perorangan H. Tewi Wijaya atau Haji Tewi Wijaya/H. Tewi Jaya dengan keterangan sebagai tokoh masyarakat asal Sampang, Madura, Jawa Timur.
Pada bagian formulir yang diperlihatkan, belum terlihat pencantuman nama Kelompok Tani Sejahtera Abadi maupun tanda centang pada kolom SK Pengesahan, AD/ART, dan Surat Kuasa.
Namun, keberadaan dokumen tersebut belum cukup untuk menyimpulkan hubungan administratif maupun legalitas usulan dengan kegiatan yang sedang dikerjakan di Dusun Saesah.
Karena itu, diperlukan konfirmasi kepada pihak BBWS Brantas dan instansi terkait mengenai identitas pengusul, proses pengajuan, serta hubungan dokumen tersebut dengan pekerjaan irigasi yang berlangsung di Desa Asemraja.
Kelompok Tani Mengaku Tidak Dilibatkan Sejak Awal
Narasumber dari Kelompok Tani Sejahtera Abadi, termasuk perwakilan kelompok tani yang menyampaikan surat klarifikasi, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai pelaksanaan pekerjaan.
Mereka juga mempertanyakan alasan alat berat jenis ekskavator PC 200 dapat masuk dan beroperasi di lokasi tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan pengurus kelompok tani.
Menurut keterangan narasumber, kelompok tani belum menerima penjelasan mengenai sumber anggaran, nilai kegiatan, nama pelaksana, dokumen pekerjaan, maupun status pencairan dana.
Padahal, nama kelompok tani sempat dikaitkan dengan informasi mengenai usulan kegiatan tersebut.
Kelompok tani menegaskan bahwa mereka pada prinsipnya mendukung pembangunan infrastruktur irigasi untuk kepentingan pertanian. Namun, mereka menginginkan proses pelaksanaan dilakukan secara transparan, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan teknis.
Mereka juga meminta agar tidak dibebani tanggung jawab atas pekerjaan sebelumnya apabila nantinya terdapat rencana pelibatan kelompok tani dalam penyelesaian atau kelanjutan kegiatan.
Kondisi Fisik Pekerjaan Menjadi Perhatian Warga
Dalam pemantauan lapangan pada Kamis (19/11/2026), terlihat bagian pekerjaan berupa pengerukan dan penumpukan tanah yang telah diratakan menggunakan alat berat.
Pada titik yang diamati, belum terlihat pasangan batu maupun konstruksi perkuatan tebing.
Warga menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, mengingat lokasi pekerjaan berada di sekitar alur sungai dan lahan pertanian masyarakat.
Menurut kekhawatiran warga, timbunan tanah tanpa perkuatan yang memadai berpotensi mengalami pengikisan atau longsor ketika debit air meningkat. Apabila terjadi hujan deras, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada lahan sawah maupun aliran air di sekitar lokasi.
Warga juga mempertanyakan mengapa pekerjaan yang terlihat di lapangan didominasi penumpukan tanah, sementara pasangan batu atau struktur penahan belum tampak pada bagian yang dipantau.
Meski demikian, kesesuaian konstruksi tersebut perlu diperiksa oleh tenaga teknis atau instansi berwenang dengan membandingkan kondisi fisik pekerjaan terhadap gambar perencanaan, spesifikasi teknis, RAB, serta metode pelaksanaan yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya penyimpangan teknis tidak hanya didasarkan pada pengamatan visual, tetapi juga melalui pemeriksaan dokumen dan kondisi konstruksi secara menyeluruh.
Alat Berat Dilaporkan Ditarik, Perubahan Titik Pekerjaan Dipertanyakan
Selain kondisi fisik pekerjaan, warga juga menyampaikan adanya perubahan titik atau lokasi pengerjaan dibandingkan informasi awal yang mereka ketahui.
Ekskavator PC 200 yang sebelumnya beroperasi di lokasi dilaporkan ditarik atau dikembalikan pada Rabu malam (18/11/2026).
Menurut informasi yang disampaikan Pj. Kepala Desa Asemraja, alat berat tersebut disebut akan diganti dengan unit lain.
Namun, hingga pemantauan dilakukan, warga mengaku belum memperoleh penjelasan terbuka mengenai alasan perubahan titik pekerjaan, progres kegiatan, maupun kepastian jadwal kelanjutannya.
Warga juga menyampaikan keluhan mengenai dugaan kerusakan sejumlah lahan sawah di sekitar lokasi akibat aktivitas alat berat.
Keluhan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pendataan bersama pemilik lahan, pemerintah desa, dan pihak pelaksana agar dampak pekerjaan dapat diidentifikasi serta diselesaikan secara proporsional.
Pj. Kades Mengaku Tidak Mengetahui Rincian Anggaran dan Pelaksana
Saat dimintai keterangan mengenai pembangunan irigasi di Dusun Saesah, Pj. Kepala Desa Asemraja, Amir Mahdi, membenarkan adanya kegiatan yang menurut keterangannya berkaitan dengan PU Provinsi/BBWS.
Ia menyebut kegiatan tersebut berasal dari usulan Kecamatan Jrengik sejak 2025.
Amir menjelaskan bahwa pemerintah desa hanya menyediakan lahan dan akses jalan untuk kepentingan masuknya alat berat ke lokasi pekerjaan.
Terkait nilai anggaran, sumber pembiayaan secara terperinci, nama paket kegiatan, serta identitas pelaksana, Amir menyatakan tidak mengetahui secara detail dan mengarahkan agar informasi tersebut dikonfirmasi kepada pihak Kecamatan Jrengik.
Ia juga menyebut terdapat unsur pengawas yang berkaitan dengan PU Kabupaten serta menyampaikan bahwa ekskavator PC 200 yang ditarik akan diganti.
Keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang ingin diperjelas warga, terutama mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah desa, kecamatan, instansi teknis, dan pihak pelaksana.
Masyarakat menilai informasi mengenai kegiatan pembangunan yang berlangsung di wilayah desa seharusnya dapat diakses secara memadai, setidaknya mengenai identitas program, instansi penanggung jawab, dan mekanisme pengaduan apabila muncul persoalan di lapangan.
Warga Minta Kejelasan Peran Kecamatan dan Pengawasan Teknis
Sejumlah warga dan tokoh masyarakat turut mempertanyakan peran Kecamatan Jrengik dalam proses pengusulan maupun pelaksanaan kegiatan.
Berdasarkan keterangan yang berkembang di masyarakat, muncul penilaian bahwa pihak kecamatan cenderung mengambil peran dominan dalam penanganan sejumlah program pembangunan yang masuk ke wilayahnya.
Namun, penilaian tersebut masih merupakan pandangan warga dan belum dapat dianggap sebagai kesimpulan mengenai pelaksanaan kewenangan kecamatan.
Karena itu, warga meminta Camat Jrengik memberikan penjelasan mengenai proses pengusulan kegiatan irigasi, dasar penetapan lokasi, koordinasi dengan pemerintah desa dan kelompok tani, serta keterlibatan kecamatan dalam pelaksanaan maupun pengawasan.
Masyarakat juga meminta penjelasan mengenai identitas pelaksana dan pihak yang secara resmi bertanggung jawab terhadap mutu pekerjaan.
Apabila pengawasan teknis melibatkan unsur DPUPR Kabupaten Sampang atau instansi pekerjaan umum lainnya, warga meminta agar hasil pengawasan dan kewenangannya dapat dijelaskan secara terbuka.
Rencana Kelanjutan Pekerjaan ke Kelompok Tani Perlu Kejelasan Mekanisme
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah munculnya informasi mengenai kemungkinan pelibatan Kelompok Tani Sejahtera Abadi dalam kelanjutan pekerjaan.
Menurut keterangan narasumber kelompok tani, terdapat informasi atau isyarat bahwa pekerjaan lanjutan dapat diarahkan kepada pihak kelompok tani.
Namun, hingga saat ini, mekanisme dan kepastian rencana tersebut belum memperoleh penjelasan resmi.
Kelompok tani menyatakan tidak keberatan apabila dilibatkan dalam pembangunan irigasi, sepanjang terdapat kejelasan administrasi, pembiayaan, dan tanggung jawab.
Apabila pekerjaan memang akan dialihkan atau dilanjutkan melalui kelompok tani, mereka meminta sejumlah persyaratan, antara lain:
- Kejelasan sumber anggaran, nilai kegiatan, dan sisa dana yang tersedia.
- Penyerahan dokumen pelaksanaan serta spesifikasi teknis pekerjaan.
- Pemeriksaan fisik bersama terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- Pengukuran volume dan pencatatan kondisi pekerjaan sebelumnya.
- Pembuatan berita acara pemeriksaan dan serah terima yang sah.
- Kejelasan pembagian tanggung jawab atas pekerjaan sebelumnya dan pekerjaan lanjutan.
- Kepastian bahwa kelompok tani tidak dibebani pengurangan anggaran akibat pekerjaan terdahulu yang bukan menjadi tanggung jawabnya.
Kelompok tani juga meminta agar pekerjaan yang dilanjutkan oleh pihak pelaksana mana pun tetap mengacu pada spesifikasi teknis, kualitas konstruksi, dan ketentuan pengadaan yang berlaku.
Status Anggaran dan Pencairan Dana Belum Diketahui Warga
Di tengah munculnya pertanyaan mengenai pelaksanaan fisik pekerjaan, warga juga meminta kejelasan mengenai sumber pembiayaan dan status pencairan anggaran.
Mereka mengaitkan pertanyaan tersebut dengan informasi pemberitaan publik mengenai alokasi anggaran pembangunan empat titik irigasi di Kabupaten Sampang yang disebut bersumber dari APBN dan berkaitan dengan kegiatan bidang pekerjaan umum.
Namun, keterkaitan antara informasi alokasi anggaran tersebut dengan pekerjaan di Dusun Saesah masih harus dikonfirmasi kepada instansi yang berwenang.
Warga meminta penjelasan apakah kegiatan di Desa Asemraja benar termasuk dalam program tersebut, berapa nilai anggarannya, siapa pemegang kegiatan, siapa pelaksananya, serta apakah pencairan dana sudah dilakukan dan sampai pada tahapan apa.
Masyarakat juga menginginkan adanya pemeriksaan kesesuaian antara nilai anggaran, volume pekerjaan, progres fisik, dan pembayaran yang telah dilakukan.
Kejelasan tersebut dinilai penting agar tidak muncul kesalahpahaman maupun dugaan yang tidak berdasar di tengah masyarakat.
Pengaduan Sebelumnya di Desa Asemraja Masih Menjadi Perhatian Warga
Di luar persoalan irigasi, masyarakat Desa Asemraja juga masih menaruh perhatian terhadap dua persoalan sebelumnya, yakni dugaan pemungutan dana bantuan traktor pertanian sebesar Rp100 juta serta persoalan pinjaman dana masyarakat sebesar Rp120 juta untuk pembangunan jalan desa pada 2024–2025.
Untuk persoalan dugaan pemungutan dana bantuan traktor, warga menyebut pengaduan telah disampaikan sejak 6 November 2025.
Sementara itu, terkait pinjaman dana masyarakat untuk pembangunan jalan aspal dan jalan cor desa, warga menyebut masih terdapat kewajiban pengembalian sebesar Rp20 juta. Persoalan tersebut sebelumnya juga telah disampaikan melalui surat permintaan penyelesaian tertanggal 2 Juni 2026.
Berdasarkan informasi yang disampaikan warga, pernah diterbitkan surat pemanggilan klarifikasi tertanggal 15 April 2026 dengan jadwal pemeriksaan pada 20 April 2026.
Namun, masyarakat mengaku belum memperoleh informasi yang memadai mengenai hasil penanganan kedua pengaduan tersebut.
Warga berharap Inspektorat Kabupaten Sampang dapat memberikan kejelasan mengenai perkembangan pemeriksaan sesuai kewenangannya, termasuk informasi mengenai tindak lanjut yang dapat disampaikan kepada pelapor.
Selain itu, warga menyampaikan bahwa persoalan dugaan tidak optimalnya fungsi pembinaan oleh pihak terkait telah dilaporkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur dan saat ini, menurut informasi pelapor, masih dalam tahap pemeriksaan.
Pengaduan-pengaduan tersebut merupakan persoalan tersendiri dan belum dapat disimpulkan memiliki hubungan langsung dengan pembangunan irigasi di Dusun Saesah.
Sembilan Hal yang Diminta Warga untuk Diklarifikasi
Atas berbagai persoalan tersebut, warga dan Kelompok Tani Sejahtera Abadi meminta pihak terkait memberikan penjelasan dan tindak lanjut terhadap sembilan hal berikut:
1. Asal-usul dan dokumen usulan kegiatan
Memastikan apakah kegiatan berasal dari usulan Kecamatan Jrengik, Kelompok Tani Sejahtera Abadi, atau jalur program lain, termasuk instansi yang mengusulkan dan menetapkan lokasi pekerjaan.
2. Identitas pelaksana dan penanggung jawab
Menjelaskan nama pelaksana, pemilik kegiatan atau pejabat yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, serta dasar penunjukan pelaksana.
3. Koordinasi dengan kelompok tani dan pemerintah desa
Menjelaskan alasan tidak adanya koordinasi yang diketahui pengurus kelompok tani sebelum alat berat mulai bekerja.
4. Kesesuaian teknis pekerjaan
Memeriksa kondisi timbunan tanah, kebutuhan pasangan batu, pondasi, dan konstruksi perkuatan tebing berdasarkan gambar kerja serta spesifikasi teknis yang berlaku.
5. Status anggaran dan pencairan
Menjelaskan nilai kegiatan, sumber anggaran, termin pembayaran, progres pencairan, dan kesesuaian pembayaran dengan realisasi pekerjaan.
6. Dampak terhadap lahan pertanian
Melakukan pemeriksaan bersama terhadap keluhan kerusakan sawah akibat aktivitas alat berat serta menentukan mekanisme penyelesaian apabila ditemukan kerugian.
7. Perubahan titik dan penghentian sementara pekerjaan
Menjelaskan dasar perubahan lokasi, alasan penarikan ekskavator PC 200, serta kepastian kelanjutan kegiatan.
8. Ketiadaan papan informasi kegiatan
Menjelaskan identitas program dan alasan belum terlihatnya papan informasi pada lokasi yang dipantau, sesuai ketentuan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.
9. Fungsi pengawasan dan evaluasi
Menjelaskan peran kecamatan, instansi teknis, unsur pengawas tingkat kabupaten, DPUPR/PU terkait, serta pihak lain yang memiliki kewenangan dalam kegiatan tersebut.
Warga Minta Pemeriksaan oleh Instansi Berwenang
Masyarakat berharap Bupati Sampang melalui Sekretaris Daerah dan Inspektorat Kabupaten Sampang dapat melakukan evaluasi sesuai kewenangan terhadap pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Jrengik, termasuk menelaah persoalan irigasi di Dusun Saesah.
Warga juga meminta agar instansi teknis terkait, termasuk Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan BBWS Brantas, memberikan penjelasan mengenai asal-usul program, perencanaan teknis, pelaksanaan, serta pengawasan pekerjaan.
Apabila diperlukan, masyarakat berharap Inspektorat Provinsi Jawa Timur, BPKP, dan BPK dapat menindaklanjuti aspek yang menjadi kewenangan masing-masing, terutama berkaitan dengan tata kelola anggaran, pengendalian internal, dan kesesuaian realisasi pekerjaan.
Warga juga menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Sampang apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti awal dan memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur diharapkan menuntaskan pemeriksaan atas laporan dugaan maladministrasi yang sebelumnya disampaikan masyarakat.
Bagi warga, pembangunan irigasi seharusnya memberikan manfaat nyata bagi petani, bukan justru menimbulkan persoalan baru akibat kurangnya koordinasi, ketidakjelasan informasi, atau kualitas pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan.
Masyarakat menegaskan bahwa tujuan permintaan klarifikasi dan pemeriksaan bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan memastikan kegiatan pembangunan berjalan transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat sesuai tujuan anggaran negara.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Hingga berita ini disusun, sejumlah pertanyaan mengenai identitas pelaksana, nilai anggaran, sumber pembiayaan, status pencairan, spesifikasi teknis, serta hasil pengawasan pekerjaan masih memerlukan penjelasan resmi dari instansi terkait.
Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan hak koreksi secara proporsional kepada Pj. Kepala Desa Asemraja Amir Mahdi, Camat Jrengik, Kelompok Tani Sejahtera Abadi, Pemerintah Desa Asemraja, pihak pelaksana, unsur pengawas tingkat kabupaten, DPUPR/PU terkait, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, BBWS Brantas, Inspektorat Kabupaten Sampang, serta instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan tersebut.
Apabila terdapat penjelasan, dokumen, atau data pendukung dari pihak-pihak terkait, redaksi siap memuatnya sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan jurnalistik.
CATATAN REDAKSI:
Berita ini disusun berdasarkan keterangan warga, narasumber dari Kelompok Tani Sejahtera Abadi, keterangan awal Pj. Kepala Desa Asemraja, pemantauan lapangan pada Kamis (19/11/2026), dokumen yang diperlihatkan kepada awak media, serta informasi awal dari pemberitaan terkait.
Kondisi fisik yang disebutkan dalam berita terbatas pada bagian lokasi yang diamati dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan teknis atas keseluruhan pekerjaan.
Seluruh dugaan, penilaian, dan kekhawatiran yang disampaikan warga merupakan informasi yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Berita ini tidak menyatakan bahwa pihak atau instansi yang disebut telah terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun administrasi.
Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, akurasi, verifikasi, keberimbangan, serta penghormatan terhadap hak jawab dan hak koreksi.
Sumber informasi: Keterangan warga, narasumber kelompok tani, keterangan Pj. Kepala Desa, pemantauan lapangan, dokumen yang diperlihatkan, dan informasi pemberitaan terkait.
( Mat sa’e )





