
BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bandung Barat meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengambil langkah lebih tegas terhadap pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, meskipun telah mendapatkan penanganan dan pemberitahuan dari Bapenda.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Banggar dalam rapat pembahasan anggaran bersama Bapenda. Ketua Banggar DPRD KBB yang juga Ketua DPRD KBB, Muhamad Mahdi, menilai ketidakpatuhan wajib pajak yang tetap mengabaikan kewajibannya perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar tidak merugikan pendapatan daerah.
Mahdi mengungkapkan, masih terdapat pengusaha yang belum bersedia membayar pajak dengan berbagai alasan dan pertimbangan, meskipun telah mendapatkan pemberitahuan dari Bapenda.
“Kami tadi meminta pada bagian penerimaan untuk lebih tegas lagi. Berikanlah punishment agar ada efek jera. Jangan sampai ketika Bapenda sudah memberikan penyampaian wajib pajak, ternyata diabaikan begitu saja. Itu kan sudah keterlaluan,” tegas Mahdi, Jum’at (20/11/2026).
Ia menekankan, pemberian sanksi atau punishment diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus memberikan efek jera bagi pengusaha yang mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Namun demikian, Mahdi mengingatkan agar penegakan aturan tetap dilakukan secara terukur. Menurutnya, langkah penindakan jangan sampai justru membuat pelaku usaha memilih meninggalkan usahanya sehingga potensi penerimaan pajak daerah semakin berkurang.
“Jangan sampai akhirnya bukan hanya tidak membayar pajak, tetapi juga lari meninggalkan yang seharusnya menjadi pemasukan buat kita,” ujarnya.
Selain penegakan sanksi, Mahdi juga mendorong Bapenda memberikan penghargaan atau reward kepada pengusaha yang konsisten dan disiplin memenuhi kewajiban perpajakannya.
Menurutnya, keseimbangan antara penghargaan bagi wajib pajak yang patuh dan sanksi bagi yang melanggar dapat menjadi salah satu upaya membangun kesadaran serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha.
“Ada reward dan ada punishment seperti itu, insyaallah,” pungkasnya.
Melalui pembahasan tersebut, Banggar DPRD KBB berharap Bapenda dapat meningkatkan upaya pengawasan dan penagihan pajak secara terukur. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat. **(DRIV)




