
JAKARTA – jurnalpolisi.id
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat upaya menjaga keamanan wilayah perairan sekaligus melindungi kelestarian ekosistem laut melalui program Blue Policing. Program ini mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berfokus pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta penguatan kolaborasi dalam menjaga sumber daya kelautan Indonesia.
Ketua Program Blue Policing yang juga menjabat Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan bahwa Blue Policing merupakan implementasi kebijakan Kapolri dalam memperkuat peran Polri di bidang keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian lingkungan laut.
“Blue Policing merupakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Kami tidak hanya berfokus pada keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga memastikan ekosistem laut tetap terjaga serta masyarakat pesisir dapat berperan aktif melindungi lingkungan tempat mereka hidup dan mencari nafkah,” ujar Pitoyo di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Melalui pendekatan Blue Community, masyarakat nelayan didorong menjadi mitra strategis kepolisian dalam mengidentifikasi potensi kerawanan, mencegah tindak pidana di wilayah perairan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Program Blue Policing juga diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan di kawasan pesisir dan perairan Indonesia. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi kawasan mangrove, hingga berbagai gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.
Pitoyo menjelaskan, pelaksanaan Blue Policing bertumpu pada enam pilar utama, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.
Keenam pilar tersebut menjadi landasan pelaksanaan program, mulai dari upaya pencegahan kejahatan, penguatan kemitraan dengan masyarakat, pemetaan potensi kerawanan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan laut, hingga pengukuran dampak kegiatan kepolisian terhadap masyarakat dan ekosistem perairan.
“Keberhasilan menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan kehadiran aparat. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, khususnya para nelayan, karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan wilayah perairan dan merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan maupun gangguan keamanan laut,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa melalui program Blue Policing, Polri ingin mendorong terciptanya wilayah perairan Indonesia yang aman dan lestari. Dengan demikian, masyarakat pesisir, terutama nelayan, dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.
Menurutnya, perlindungan terhadap ekosistem laut juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir serta kesejahteraan generasi mendatang.
“Laut yang bersih, sehat, dan aman merupakan harapan bersama. Menjaga laut bukan hanya tentang melindungi sumber daya alam, tetapi juga menjaga kehidupan, mata pencaharian nelayan, dan masa depan Indonesia,” tutup Pitoyo.
Melalui program Blue Policing, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, komunitas nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan serta kelestarian wilayah perairan Indonesia.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen mewujudkan semangat Polisi Bersama Masyarakat dalam menjaga laut Nusantara agar tetap aman, produktif, dan lestari bagi generasi mendatang.
( Alfian )




