
BLORA, jurnalpolisi.id
DPRD Kabupaten Blora menggelar public hearing atau dengar pendapat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Blora Tahun 2026 di Pendopo Kecamatan Jiken, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
Public hearing tersebut menghadirkan dua anggota DPRD Kabupaten Blora, yakni Ir. H. Setiya Utama, M.M. dan Santoso Budi Susetyo, S.Sos. Sejumlah unsur pemerintahan dan masyarakat turut hadir, di antaranya perwakilan Dinas Pertanian, DP4, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Camat Jiken, Kapolsek Jiken, jajaran Koramil Jiken, para kepala desa se-Kecamatan Jiken, perangkat desa, serta kelompok tani.
Dalam forum tersebut, kedua anggota DPRD memanfaatkan kesempatan untuk berdialog dan menyerap berbagai aspirasi dari peserta yang hadir. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan dan kebijakan pemerintah.
Regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa menjadi perhatian penting karena pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan aturan di tingkat desa diharapkan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mampu menjawab kebutuhan warga.
Melalui pertemuan tersebut, para kepala desa, perangkat desa, maupun kelompok tani memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Masukan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dan penyempurnaan Raperda Kabupaten Blora Tahun 2026.
Kehadiran sejumlah organisasi perangkat daerah juga diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi antara DPRD dengan unsur pemerintah daerah. Dengan demikian, persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diketahui bersama dan dicarikan solusi sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Dalam kesempatan itu, muncul harapan agar kegiatan public hearing tidak hanya menjadi agenda seremonial atau sekadar memenuhi rangkaian kegiatan DPRD. Lebih dari itu, forum tersebut diharapkan benar-benar menjadi sarana untuk mendengarkan suara masyarakat dan menghasilkan masukan yang dapat ditindaklanjuti.
Sebab, tujuan dari penyusunan regulasi daerah bukan semata-mata menghasilkan aturan, melainkan bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah desa sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan warga juga diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara maksimal, mengedepankan kepentingan warga, serta berpedoman pada peraturan yang berlaku.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari tersusunnya regulasi, tetapi juga dari pelaksanaannya di lapangan. Masyarakat tentu berharap setiap kebijakan pemerintah benar-benar membawa perubahan positif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora.
Melalui kegiatan public hearing ini, DPRD Blora diharapkan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Dengan begitu, aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan dalam sebuah pertemuan, tetapi dapat menjadi pijakan dalam mewujudkan pemerintahan daerah dan desa yang lebih baik.
(Yanto)




