
BALIKPAPAN – jurnalpolisi.id
DPRD Kota Balikpapan mulai memperdalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang I Tahun Persidangan 2026/2027, Senin (16/11/2026), sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum yang menyoroti kondisi fiskal daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hingga pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Baru DPRD Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, tersebut dipimpin Ketua DPRD Balikpapan H. Alwi Al Qadri, S.P., dan dihadiri sekitar 100 peserta.
Turut hadir Pj Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Agus Budi, S.IP., M.T., Wakil Ketua I DPRD Yono Suherman, Wakil Ketua II Muhammad Taqwa, Wakil Ketua III Budiono, para anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), unsur TNI-Polri, serta para camat dan lurah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri menegaskan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari tahapan pembahasan RAPBD 2027 sekaligus pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD.
Ia menyampaikan, penyusunan APBD 2027 mengusung tema pembangunan “Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern”.
Menurutnya, kondisi kemampuan fiskal daerah yang menghadapi berbagai keterbatasan menuntut pemerintah untuk menyusun kebijakan anggaran secara cermat, terukur, efektif, dan tepat sasaran.
Berdasarkan nota penjelasan pemerintah daerah, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp2,93 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3,49 triliun. Adapun defisit anggaran sebesar Rp566,16 miliar direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Alwi menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus mempertimbangkan skala prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi daerah.
“Pembahasan APBD tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat,” demikian penegasan dalam sambutannya.
Dalam penyampaian pandangan umum, Fraksi Partai Golkar melalui Hj. Muliyati memberikan perhatian terhadap peningkatan PAD dan efektivitas belanja daerah.
Fraksi Golkar mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi, memperkuat digitalisasi pelayanan perpajakan, serta meningkatkan pengawasan agar target pendapatan dapat dicapai secara realistis tanpa menambah beban masyarakat dan dunia usaha.
Fraksi ini juga meminta agar belanja daerah diarahkan pada program prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem melalui Puryadi menyoroti pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan pendapatan transfer.
NasDem meminta pemerintah meningkatkan optimalisasi PAD melalui pengelolaan aset daerah, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi digital. Fraksi tersebut juga menyoroti tingginya belanja operasional dan mendorong rasionalisasi agar anggaran lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur publik.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian NasDem meliputi penanganan banjir, penyediaan air bersih, serta peningkatan fasilitas di kawasan ekonomi masyarakat.
Adapun Fraksi Partai Gerindra melalui Rahmadiah, M.M., menekankan bahwa APBD 2027 harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Gerindra memberikan sejumlah catatan, mulai dari peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan jalan dan drainase, pemberdayaan UMKM, perluasan kesempatan kerja, hingga perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.
Fraksi Gerindra juga meminta agar setiap kegiatan pembangunan didukung perencanaan matang, kepastian lahan, kelengkapan dokumen, serta pengawasan yang memadai agar pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan tepat waktu.
Perhatian terhadap penurunan pendapatan transfer juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui Suwanto. Fraksi ini meminta pemerintah memperkuat PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi pemungutan, serta optimalisasi aset daerah yang belum produktif.
Selain itu, PDI Perjuangan menyoroti pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan, percepatan penyerapan anggaran, serta transparansi kebijakan belanja daerah.
Persoalan pengelolaan sampah turut menjadi perhatian khusus. Pemerintah diminta memperkuat pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, meningkatkan sarana pengangkutan, serta mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.
Fraksi ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup diukur dari jumlah sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir, tetapi juga dari kemampuan mengurangi dan mengolah sampah sejak tingkat rumah tangga.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Taufikqurahman menyoroti sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah kota.
Di antaranya ancaman kebakaran saat musim kemarau panjang serta persoalan penyempitan jalan di kawasan Pelabuhan Balikpapan akibat aktivitas pedagang di atas trotoar dan keberadaan angkutan penumpang tidak resmi.
PKB meminta pemerintah mengambil langkah konkret melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perhubungan dan Satpol PP.
Dalam aspek penganggaran, PKB juga memberikan perhatian terhadap penurunan pendapatan transfer, dominasi belanja operasional, serta berkurangnya alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
Fraksi tersebut mengingatkan bahwa alokasi BTT perlu mempertimbangkan potensi bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta krisis air bersih. Pemerintah juga diminta menyiapkan langkah antisipasi apabila realisasi SiLPA tidak sesuai dengan proyeksi.
Catatan lainnya disampaikan Fraksi PKS dan PPP melalui Ari Sanda. Fraksi ini mendorong optimalisasi PAD, pencegahan kebocoran pajak dan retribusi, serta peningkatan kontribusi badan usaha milik daerah.
Dalam sektor pembangunan, fraksi tersebut meminta pemerintah tetap memprioritaskan penanganan banjir, penyediaan air bersih, serta keberlanjutan pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Rumah Sakit Balikpapan Timur.
Di bidang pendidikan, perhatian diarahkan pada rehabilitasi ruang kelas, penambahan daya tampung sekolah negeri, keberlanjutan program seragam gratis bagi siswa kurang mampu, serta kepastian insentif bagi guru swasta, tenaga honorer, dan tenaga pendidik PAUD, TK, TPA, serta TPQ.
Fraksi PKS dan PPP juga meminta kejelasan pembagian pembiayaan antara APBN dan APBD dalam pelaksanaan sejumlah program nasional agar tidak menambah beban fiskal pemerintah daerah.
Secara umum, pandangan fraksi-fraksi DPRD menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal menjadi salah satu tantangan utama dalam penyusunan RAPBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027.
Penurunan pendapatan transfer, optimalisasi PAD, tingginya belanja operasional, serta kepastian pembiayaan defisit melalui SiLPA menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan dan perhitungan matang dari pemerintah daerah.
Di sisi lain, DPRD juga menekankan pentingnya memastikan anggaran pembangunan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengelolaan lingkungan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Melalui tahapan pembahasan selanjutnya, seluruh catatan dan rekomendasi fraksi diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyempurnakan rancangan APBD 2027.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi faktor penting agar anggaran daerah tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan yang efektif, merata, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan tersebut berakhir sekitar pukul 12.00 WITA. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.
( Alfian)




