
DOBO, jurnalpolisi.id
Wakil Bupati Kepulauan Aru Mohammad Djumpa menegaskan sinergi pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Timotius Kaidel berjalan harmonis dan solid sejak 2025. Namun, kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan utama yang menghambat realisasi program pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Djumpa saat ditemui JurnalPolisi.id di ruang kerjanya di Dobo, Senin (16/11/2026).
Djumpa menjelaskan, tugas Wakil Bupati dalam membantu Bupati melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat telah diatur dalam perundang-undangan. Seluruhnya mengacu pada visi-misi kepala daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah, dengan menyesuaikan karakteristik wilayah Kepulauan Aru dan kebijakan pemerintah pusat serta provinsi.
Menurutnya, kunci berjalannya pemerintahan selama dua tahun terakhir adalah koordinasi dan komunikasi internal yang terjaga. Tidak hanya dengan Bupati, koordinasi juga terus dibangun dengan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lain.
“Hubungan koordinasi dan komunikasi di internal pemerintah daerah berlangsung secara harmonis. Ini menjadi bagian penting untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan bersama-sama,” kata Djumpa kepada JurnalPolisi.id
Meski sinergi terjaga, Djumpa mengakui pelaksanaan pembangunan belum maksimal. Penyebab utamanya adalah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah, sehingga sejumlah pekerjaan fisik dan infrastruktur harus ditunda dan dikerjakan bertahap.
“Ini bukan karena pemerintah daerah tidak mau melaksanakan program, tetapi kondisi efisiensi anggaran menyebabkan kemampuan keuangan daerah belum dapat mengakomodasi seluruh program,” jelasnya.
Terkait evaluasi kinerja OPD, Djumpa menyebut Pemkab Kepulauan Aru memiliki sekitar 50 OPD termasuk kecamatan. Keterbatasan anggaran melalui APBD, APBN, hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) memang mempengaruhi program, terutama kegiatan fisik.
Namun ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan OPD berhenti melayani masyarakat. Pelayanan administrasi, sosialisasi, dan koordinasi yang tidak membutuhkan biaya besar harus tetap jalan.
“Walaupun anggaran sangat terbatas, seluruh OPD harus tetap bekerja. Setiap pimpinan OPD dituntut memiliki inovasi dan kreativitas,” tegasnya.
Djumpa menekankan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi prioritas utaman karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia berharap kondisi keuangan negara dan daerah membaik, sehingga program prioritas dalam visi-misi dapat direalisasikan bertahap. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah, DPRD, dan masyarakat untuk menjaga kebersamaan dalam satu koridor tujuan pembangunan.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat,” tutup Djumpa.




