BANDUNG – jurnalpolisi.id
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya memberantas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan tenaga kerja, khususnya di kawasan industri. Langkah tegas tersebut menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat pencari kerja sekaligus menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.
Komitmen itu disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sekaligus pelaksanaan uji kompetensi satuan pengamanan (Satpam) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan yang dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat tersebut, Kapolri menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda untuk menindak tegas setiap pelaku percaloan maupun pungli yang meresahkan masyarakat.
“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” tegas Suyudi.
Kapolri menyoroti praktik percaloan yang selama ini diduga terjadi di sekitar kawasan industri, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum internal perusahaan. Modus tersebut kerap memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalan agar dapat diterima bekerja.
Menurutnya, praktik ilegal tersebut bukan hanya merugikan secara ekonomi dan menambah beban masyarakat pencari kerja, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan terhadap dunia usaha serta mengganggu iklim investasi dan kepastian hukum di daerah.
Sebagai langkah konkret, Polri menyiapkan sejumlah saluran pengaduan dan pengawasan. Masyarakat yang menemukan atau menjadi korban praktik pungli dan percaloan dapat menyampaikan laporan melalui layanan Call Center 110. Selain itu, jajaran Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan akan dilibatkan untuk membantu menerima informasi serta mengawasi potensi praktik tersebut di lingkungan masyarakat.
Polri juga akan memperkuat koordinasi dengan pihak perusahaan, termasuk unsur pengamanan internal, guna mendorong terciptanya sistem rekrutmen tenaga kerja yang transparan dan bebas dari pungutan ilegal.
Kapolri menegaskan, program POLIRAN bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Sebaliknya, program tersebut dirancang sebagai wadah fasilitasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mempertemukan pencari kerja dengan lembaga pelatihan serta penyedia lapangan pekerjaan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan,” ujarnya.
Melalui program POLIRAN, Polri berharap masyarakat memperoleh kesempatan kerja secara adil tanpa harus terbebani biaya tambahan yang tidak sah. Penindakan terhadap praktik percaloan dan pungli juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan industri yang lebih sehat, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.
( Alfian )
About the Author
