BARITO UTARA – jurnalpolisi.id
Prianto bin Samsuri menyampaikan klarifikasi terkait konflik pemberian tali asih kepada warga pengelola lahan yang berada di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara PT NPR di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (10/11/2026), Prianto menyatakan mendukung usulan Bupati Barito Utara, Shalahuddin, agar PT NPR, Tim PKS, dan warga pemilik lahan melakukan verifikasi administrasi serta validasi langsung di lapangan sebagai upaya penyelesaian persoalan tali asih.
Prianto juga mengaku heran namanya disebut dalam rapat Tim PKS yang berlangsung di Kantor Bupati Barito Utara pada 9 November 2026. Menurutnya, dirinya tidak terlibat dalam aksi demonstrasi pada 5 November 2026 dan persoalan yang disuarakan dalam aksi tersebut tidak berkaitan dengan lahan miliknya yang saat ini sedang diperjuangkan melalui proses hukum.
“Saya tidak pada posisi terlibat aksi demo (5/11/2026) yang lalu. Materi tuntutan aksi tersebut tidak ada hubungannya dengan saya maupun lahan milik saya yang sedang saya perjuangkan melalui proses hukum. Saya juga bukan pihak yang diundang dalam rapat PKS tersebut. Karena itu, saya mempertanyakan mengapa nama saya disebut-sebut,” ujar Prianto.
Ia menegaskan bahwa persoalan yang diperjuangkan warga lain merupakan persoalan tersendiri dan tidak berkaitan dengan lahan miliknya.
Lebih lanjut, Prianto menyampaikan bahwa usulan Bupati Shalahuddin agar PT NPR dan Tim PKS bersama warga pemilik lahan melakukan pemeriksaan dokumen serta pengecekan langsung di lapangan merupakan langkah yang tepat untuk menyelesaikan persoalan secara terbuka dan objektif.
“Saya sangat setuju dengan saran Bapak Shalahuddin, Bupati Barito Utara. Salah satu solusi agar konflik lahan dan persoalan tali asih dapat diselesaikan dengan baik adalah PT NPR dan Tim PKS bersama pemilik lahan melakukan verifikasi administrasi serta validasi di lapangan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan dan pemberian tali asih dapat diberikan kepada warga yang memang berhak menerimanya,” tambahnya.
Sementara itu, menanggapi adanya pemberitaan di salah satu media massa daring yang menurutnya menyebut dirinya seolah-olah melakukan penipuan, Prianto menyatakan keberatan dan berencana menempuh jalur hukum.
“Saya keberatan dengan tuduhan yang menyebut saya melakukan tindak pidana penipuan. Saya akan menempuh jalur hukum terhadap pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut,” tegas Prianto.
Klarifikasi ini disampaikan Prianto untuk meluruskan informasi mengenai keterlibatan dirinya dalam persoalan konflik lahan PT NPR sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tali asih perlu dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual di lapangan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan agar pemberitaan mengenai persoalan ini tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, dan asas praduga tak bersalah.
Indra
About the Author
