BANYUMAS, jurnalpolisi.id
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas memaparkan sistem pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), mulai dari mekanisme pengambilan keputusan, sistem pengawasan, hasil audit keuangan, hingga realisasi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Pemaparan tersebut disampaikan Ketua Baznas Banyumas, Hj. Khasanatul Mufidah, saat berkoordinasi dengan awak media, Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa pengelolaan dana ZIS dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan.
Khasanatul menegaskan bahwa Baznas merupakan lembaga resmi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
“Baznas ini lembaga resmi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat tiga prinsip yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas kelembagaan, yakni aman syar’i, aman regulasi, dan aman NKRI.
Pengambilan Keputusan Melalui Mekanisme Kolektif
Terkait mekanisme penyaluran dana, termasuk bantuan kebencanaan dan kemanusiaan, Khasanatul menyampaikan bahwa keputusan strategis tidak dilakukan secara sepihak oleh pimpinan.
Menurutnya, setiap keputusan penyaluran bantuan dibahas melalui mekanisme rapat pimpinan dengan menerapkan prinsip kolektif-kolegial.
“Setiap pengambilan keputusan penyaluran bantuan melalui mekanisme rapat pimpinan. Pengelolaan Baznas menggunakan prinsip kolektif-kolegial, jadi tidak ada keputusan strategis yang ditetapkan secara sepihak,” tegasnya.
Dalam aspek tata kelola dan mutu pelayanan, Baznas Banyumas menyebut telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan dukungan 59 standar operasional prosedur (SOP).
Sementara dari sisi pengelolaan keuangan, lembaga tersebut menyampaikan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk periode 2019–2025.
Penghimpunan ZIS Baru Mencapai 80 Persen Target
Dari sisi penghimpunan dana, Baznas Banyumas menetapkan target sebesar Rp26,5 miliar sepanjang 2026. Hingga 6 November 2026, dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp21,199 miliar atau sekitar 80 persen dari target tahunan.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp5,3 miliar yang perlu dihimpun untuk memenuhi target hingga akhir tahun.
Angka tersebut masih terpaut jauh dari potensi zakat Kabupaten Banyumas yang diperkirakan mencapai Rp922 miliar.
Selama ini, penghimpunan zakat masih didominasi kontribusi aparatur sipil negara (ASN). Sementara potensi dari sektor pertanian, peternakan, deposito, perusahaan, dan dunia usaha dinilai masih perlu dioptimalkan.
Khasanatul mengakui bahwa perluasan basis muzaki atau pihak yang wajib membayar zakat menjadi salah satu tantangan ke depan.
“Potensi zakat Banyumas sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana memperluas basis muzaki agar penghimpunan tidak hanya bertumpu pada ASN, tetapi juga mampu menjangkau sektor ekonomi produktif lainnya,” ujarnya.
Lima Program Penyaluran ZIS
Dalam menjalankan program pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, Baznas Banyumas memiliki lima program utama, yakni Banyumas Sejahtera, Banyumas Sehat, Banyumas Cerdas, Banyumas Takwa, dan Banyumas Peduli.
Melalui kelima program tersebut, bantuan disalurkan dalam berbagai bidang, meliputi pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kemanusiaan.
Di sektor kesehatan, bantuan yang diberikan antara lain pembiayaan pengobatan, penyediaan alat kesehatan, serta fasilitas rumah singgah gratis di Yogyakarta dengan kapasitas 12 orang.
Sementara dalam bidang kemanusiaan, Baznas Banyumas menyebut telah membantu pembangunan sekitar 100 unit rumah tidak layak huni sepanjang 2026.
Terkait jumlah penerima manfaat, data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut perlu dipastikan kembali, terutama mengenai angka mustahik yang telah menerima bantuan hingga November 2026.
Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Perhatian
Dalam aspek transparansi, Baznas Banyumas menyampaikan capaian skor 1 pada indeks transparansi dan nilai 0,82 pada Indeks Zakat Nasional dengan kategori berkelanjutan.
Meski demikian, capaian indeks dan opini audit tetap perlu diikuti keterbukaan informasi yang dapat diakses masyarakat. Informasi mengenai penghimpunan, pendistribusian, penerima manfaat, serta pertanggungjawaban penggunaan dana menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana umat.
Hal tersebut juga menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana ZIS dihimpun, dikelola, dan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.
Terbuka terhadap Kritik dan Evaluasi
Khasanatul menyampaikan bahwa pemaparan kinerja tersebut merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap pengelolaan lembaga.
“Kami terbuka terhadap masukan dan evaluasi. Kritik merupakan bagian dari proses pembenahan agar pengelolaan zakat semakin baik dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Mengenai aksi penyampaian aspirasi yang sebelumnya sempat muncul, ia menyatakan bahwa Baznas telah menerbitkan keterangan pers tersendiri. Persoalan tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan klarifikasi yang baik.
“Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama Baznas. Karena itu, amanah dana umat harus dikelola secara bertanggung jawab, sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam perspektif maqashid syariah, pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga menyangkut perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs).
Oleh karena itu, akuntabilitas, keadilan dalam pendistribusian, ketepatan sasaran, serta manfaat yang dirasakan masyarakat merupakan bagian penting dari amanah pengelolaan zakat.
Dengan potensi zakat Banyumas yang diperkirakan mencapai Rp922 miliar, sementara penghimpunan baru mencapai sekitar 80 persen dari target tahunan, masih terdapat peluang besar yang perlu dioptimalkan oleh Baznas Banyumas.
Tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan kepatuhan terhadap regulasi dan capaian audit, tetapi juga memastikan setiap dana yang dipercayakan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, disalurkan secara tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata serta berkelanjutan bagi masyarakat.
(Arif JPN)
About the Author
