KARIMUN – jurnalpolisi.id
Mengedepankan pendekatan humanis dan semangat keadilan restoratif (Restorative Justice), Unit Reskrim Polsek Tebing berhasil memfasilitasi penyelesaian dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan dua perempuan di Kabupaten Karimun.
Perselisihan yang bermula pada Februari 2026 melalui media sosial Facebook dan aplikasi WhatsApp tersebut akhirnya berujung damai setelah kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
Proses perdamaian berlangsung di Mapolsek Tebing, Selasa (10/11/2026), dengan mempertemukan pelapor, Dewi Mayang Sari, dan pihak terlapor, Mirda Bin M. Tarsi.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat saling memaafkan dan menandatangani Surat Kesepakatan Penyelesaian Perkara (Perdamaian) tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun.
Pihak terlapor juga mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa, baik terhadap pelapor maupun pihak lainnya.
Sementara itu, pihak pelapor bersama keluarga menyatakan telah mencabut laporan atau pengaduannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tersebut.
Kapolsek Tebing, IPTU Andria, melalui Kanit Reskrim IPDA Om Kenedi, menyampaikan apresiasi kepada kedua belah pihak yang telah menunjukkan itikad baik untuk mengakhiri perselisihan.
Menurutnya, semangat kekeluargaan dan kesediaan untuk mengesampingkan ego masing-masing menjadi kunci tercapainya kesepakatan damai.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah mengedepankan semangat kekeluargaan. Dengan menghilangkan ego masing-masing dan mengutamakan sikap saling memaafkan, persoalan ini akhirnya dapat diselesaikan secara damai,” ujar IPDA Om Kenedi.
Ia menegaskan, pendekatan Restorative Justice merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan hubungan, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski kesepakatan perdamaian telah ditandatangani, Unit Reskrim Polsek Tebing tetap akan melengkapi administrasi dan meneliti seluruh persyaratan penyelesaian perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Penyelesaian ini menjadi cerminan bahwa persoalan yang berawal dari ruang digital tidak selalu harus berakhir dengan konflik berkepanjangan.
Melalui komunikasi, kesadaran, dan itikad baik, jalan damai dapat menjadi solusi yang mengedepankan kemanusiaan sekaligus tetap berada dalam koridor hukum. (Gafar)
About the Author
