Tapanuli Selatan, jurnalpolisi.id
Dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun berinisial NS di Dusun Damparan, Desa Damparan Haunatas, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, menyisakan sejumlah pertanyaan serius.
Seorang pria berinisial SS, yang disebut memiliki hubungan keluarga sebagai paman korban, dilaporkan atas dugaan melakukan perbuatan seksual terhadap NS sebanyak dua kali.
Peristiwa yang berdasarkan kronologi pelapor diduga terjadi antara Desember 2025 hingga Januari 2026 itu disebut berujung pada kehamilan dan kelahiran seorang anak. Kini, perkara tersebut ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tapanuli Selatan.
Kasus ini mulai terungkap pada Jumat, 12 Juni 2026, sekitar pukul 11.00 WIB. Nurul Atika Rambe, tetangga sekaligus saudara jauh korban, memperoleh informasi dari seorang bidan di Desa Damparan Haunatas.
Bidan Henni Bellina Simbolon bersama sejumlah rekannya sebelumnya mencurigai perubahan fisik pada NS. Pemeriksaan menggunakan tes kehamilan kemudian dilakukan di rumah Rosmaiya, seorang kader imunisasi setempat.
Hasilnya menunjukkan NS diduga telah mengandung dengan perkiraan usia kehamilan lima hingga enam bulan. Dalam proses penelusuran, NS menyebut SS sebagai orang yang diduga melakukan perbuatan seksual terhadap dirinya.
Berdasarkan kronologi pelaporan, dugaan peristiwa tersebut disebut berlangsung di dua lokasi kebun durian di Desa Damparan Haunatas, masing-masing kebun milik SS dan kebun milik seorang warga bernama Alam Sibarani.
Dalam dokumen pelaporan juga disebutkan bahwa NS memiliki keterbatasan intelektual sejak lahir. Kondisi ini menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan penyidik dalam menggali keterangan korban.
Pemeriksaan harus dilakukan secara hati-hati, dengan pendampingan dan metode komunikasi yang sesuai agar keterangan korban dapat diperoleh tanpa menimbulkan tekanan maupun trauma tambahan.
Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/251/VI/2026/SPKT/Polres Tapanuli Selatan/Polda Sumatera Utara tertanggal 20 Juni 2026. Melalui SP2HP tertanggal 23 Juni 2026, penyidik menyampaikan bahwa perkara telah ditangani Unit PPA dan direncanakan pemeriksaan terhadap korban serta sejumlah saksi.
Selanjutnya, melalui SP2HP Nomor B/388/VII/2026/Reskrim tertanggal 7 Juli 2026, penyidik menyatakan telah meminta keterangan sejumlah saksi dan merencanakan wawancara terhadap SS selaku terlapor.
Namun, dokumen perkembangan perkara tersebut belum memberikan penjelasan apakah pemeriksaan terhadap SS telah dilaksanakan maupun bagaimana hasil pendalaman penyidikan berikutnya.
Perhatian masyarakat terhadap perkara ini juga terlihat dari surat permohonan yang disampaikan sejumlah warga Dusun Damparan kepada Kapolres Tapanuli Selatan pada 2 Juli 2026.
Warga meminta kepolisian memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut agar tidak berkembang menjadi keresahan dan simpang siur informasi di tengah masyarakat.
Mereka berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional sehingga korban memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
Sejumlah pertanyaan kini menunggu jawaban kepolisian. Apakah SS sudah diperiksa sebagaimana rencana dalam SP2HP 7 Juli 2026? Bagaimana hasil pemeriksaan medis dan pendalaman terhadap keterangan NS?
Apakah penyidik telah mendalami hubungan keluarga antara korban dan terlapor serta kemungkinan adanya pemanfaatan kondisi kerentanan korban? Selain itu, terdapat perbedaan waktu kejadian yang perlu diklarifikasi.
Dokumen SP2HP menyebut tanggal 12 Juni 2025, sedangkan kronologi pelapor menyebut dugaan peristiwa berlangsung pada Desember 2025 hingga Januari 2026.
Saat awak media berupaya meminta konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan melalui pesan singkat WhatsApp mengenai perkembangan perkara tersebut, hingga berita ini diterbitkan belum diperoleh tanggapan resmi. Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak kepolisian maupun SS untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Penanganan perkara ini tidak semata-mata menyangkut pembuktian dugaan tindak pidana, tetapi juga perlindungan terhadap perempuan yang disebut berada dalam kondisi rentan.
Warga menanti langkah nyata kepolisian agar perkara tersebut tidak berhenti pada rangkaian surat perkembangan penyidikan.
Perlindungan korban, transparansi penanganan perkara, dan kepastian hukum harus menjadi perhatian utama, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan.(P. Harahap)
About the Author
