BARITO UTARA – jurnalpolisi.id
Konflik lahan antara PT NPR dan warga yang mengaku memiliki hak kelola serta berhak menerima dana tali asih dari perusahaan masih belum menemukan penyelesaian. Persoalan tersebut kembali mencuat setelah tujuh organisasi masyarakat (ormas) Dayak menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Barito Utara.
Aksi yang dikoordinasikan John Kennedy tersebut mendapat respons dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melalui Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kabupaten Barito Utara. Sejumlah unsur terkait hadir untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari aksi tersebut, Tim PKS Kabupaten Barito Utara menggelar rapat di Ruang Rapat A, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Utara, pada 9 Oktober 2026. Rapat tersebut membahas tindak lanjut atas notulen tertanggal 6 Oktober 2026.
John Kennedy, selaku penanggung jawab aksi, menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus didasarkan pada kondisi faktual di lapangan. Ia menyatakan akan menolak hasil keputusan apabila tidak didukung pengukuran langsung terhadap lahan yang menjadi objek persoalan.
Sementara itu, Yudan Baya, penerima kuasa warga Desa Muara Pari, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Tim PKS atas respons terhadap aspirasi masyarakat hingga dilaksanakannya rapat tindak lanjut tersebut.
“Yang pasti, upaya Pemda dan PKS kami sangat apresiasi. Akan tetapi, kami sangat berharap Tim PKS berkenan melakukan pengukuran ke lahan. Siapa pun yang menerima tali asih, sepanjang atas dasar pengukuran faktual, kami akan terima,” ujar Yudan Baya kepada awak media.
Menurut Yudan, pengukuran langsung di lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan pihak-pihak yang benar-benar berhak menerima dana tali asih dari perusahaan.
Senada dengan Yudan, John Kennedy menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menerima kesimpulan maupun keputusan Tim PKS apabila tidak didasarkan pada pengukuran faktual di lapangan.
Ia menilai, keadilan dalam penyaluran dana tali asih kepada warga yang mengelola lahan harus mengacu pada bukti pengelolaan, dokumen legalitas, serta hasil pengukuran langsung.
“Keadilan dalam hal pemberian tali asih dari perusahaan kepada warga pengelola lahan hanya bisa diwujudkan melalui pengukuran faktual, dibuktikan dengan bukti kelola dan legalitas yang sudah masuk ke tim verifikasi desa sebagaimana diminta oleh perusahaan,” ungkap John Kennedy.
John juga menyampaikan kekecewaannya terhadap PT NPR yang dinilainya belum menunjukkan penyelesaian secara profesional sehingga persoalan lahan tersebut berlarut-larut.
“Jangan terkesan mereka (PT NPR) membangun konflik antarwarga. Silakan berikan dana tali asih kepada yang benar-benar berhak, memiliki legalitas, ada bukti kelola, dan didasarkan pada pengukuran faktual di lapangan. Saya kira jika pendekatan ini dijalankan, masalah selesai dengan baik tanpa konflik,” ucapnya.
Lebih lanjut, John Kennedy menyatakan pihaknya akan terus memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum maupun aksi penyampaian aspirasi, baik di tingkat daerah maupun di Jakarta.
“Kami akan terus melawan, baik secara hukum maupun melalui pergerakan aksi, baik di daerah maupun Jakarta. Kami pastikan itu. Mereka (PT NPR) berani mengabaikan surat Bupati Barito Utara Nomor 500/118/Eksda tanggal 14 September 2026? Bupati Barito Utara sudah memberikan solusi yang baik. Laksanakan saja itu, masalah selesai,” tegas John Kennedy.
Pihak warga berharap Tim PKS Kabupaten Barito Utara segera merealisasikan peninjauan dan pengukuran langsung terhadap lahan yang disengketakan. Langkah tersebut dinilai penting agar penentuan penerima dana tali asih dilakukan berdasarkan data, bukti pengelolaan, legalitas, dan kondisi faktual di lapangan.
indra
About the Author
