
BATANG HARI – jurnalpolisi.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (14/9/2026). Agenda tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Batang Hari itu dipimpin Wakil Ketua II DPRD Batang Hari, dr. H. Muhammad Firdaus, M.Ars., didampingi sejumlah anggota DPRD.
Dari unsur pemerintah daerah, hadir Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, S.P., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI dan Polri, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan Dharma Wanita Persatuan, serta undangan lainnya.
Fraksi Sampaikan Pandangan dan Masukan
Penyampaian pemandangan umum fraksi menjadi forum bagi setiap fraksi di DPRD untuk menyampaikan tanggapan, saran, masukan, serta catatan terhadap tiga Ranperda yang sedang dibahas.
Melalui forum tersebut, masing-masing fraksi dapat memberikan penilaian terhadap substansi rancangan peraturan, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat Kabupaten Batang Hari.
Pandangan umum fraksi juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam mengawal pembentukan regulasi daerah. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyempurnakan materi rancangan peraturan.
Dengan demikian, pembahasan Ranperda tidak hanya berorientasi pada penyelesaian tahapan administratif, tetapi juga perlu memperhatikan kejelasan aturan, manfaat penerapan, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pembahasan Berlanjut ke Tahap Berikutnya
Setelah penyampaian pemandangan umum fraksi, proses pembahasan ketiga Ranperda dilanjutkan sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku. DPRD bersama pemerintah daerah akan menelaah berbagai pandangan dan masukan sebagai bahan dalam pembahasan selanjutnya.
Proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan peraturan daerah yang memiliki landasan hukum yang jelas, dapat diterapkan secara efektif, serta selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Batang Hari.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari rangkaian proses legislasi daerah yang menuntut keterlibatan DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab.
(JPN)




