
SUNGAI PENUH – jurnalpolisi.id
Pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh kembali menjadi perhatian publik. TPST Renah Kayu Embun telah diresmikan pada 1 Oktober 2025, namun metode pengelolaan sampah di lokasi tersebut masih dipertanyakan, terutama terkait penerapan controlled landfill.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Jurnal Polisi.id, sampah yang diangkut ke lokasi tersebut diduga masih dibuang langsung ke lubang pembuangan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem pengelolaan sampah terpadu telah berjalan.
Persoalan ini bukan hanya menyangkut aspek teknis Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi juga efektivitas perencanaan, penggunaan anggaran, koordinasi antar perangkat daerah, serta keseriusan pemerintah kota dalam memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan.
Berdasarkan data paket pengadaan dengan kode 10130960000, DED Pembangunan TPST Renah Kayu Embun tercatat memiliki pagu dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masing-masing Rp500 juta, bersumber dari APBD 2026. Paket tersebut merupakan jasa konsultan badan usaha konstruksi, bukan pekerjaan pembangunan fisik senilai Rp500 juta.
Artinya, pemerintah menganggarkan dana untuk penyusunan perencanaan teknis. Publik berhak mengetahui ruang lingkup DED tersebut dan bagaimana perencanaan itu mendukung perbaikan pengelolaan sampah.
Pertanyaan yang perlu dijelaskan secara terbuka adalah apakah DED tersebut untuk pengembangan fasilitas yang sudah ada, penyempurnaan infrastruktur, penataan sistem pengolahan, atau kebutuhan teknis lainnya.
Pertanyaan ini penting karena TPST Renah Kayu Embun telah diresmikan sejak Oktober 2025. Jika fasilitas sudah beroperasi, tetapi pada 2026 masih dianggarkan penyusunan DED pembangunan TPST, perlu dijelaskan apa kebutuhan yang belum terpenuhi dan apakah DED itu merupakan pengembangan tahap berikutnya atau perencanaan komponen yang belum tersedia.
Keberadaan paket DED tidak otomatis menunjukkan adanya masalah, sebab fasilitas dapat dikembangkan secara bertahap. Namun, pemerintah perlu menerangkan hubungan antara perencanaan yang dianggarkan, fasilitas yang telah dibangun, dan persoalan operasional yang masih dihadapi.
Dalam pemberitaan resmi Pemkot pada Januari 2026, TPST Renah Kayu Embun disebut telah dilengkapi mesin pencacah organik, mesin pencacah plastik, mesin kompos, serta 28 tenaga pemilah sampah.
Sementara itu, dalam wawancara dengan Jurnal Polisi.id pada Kamis, 15 Oktober 2026, Kabid Persampahan DLH Kota Sungai Penuh, Azan Putra, menjelaskan bahwa pengelolaan TPA masih berada dalam masa transisi dari metode open dumping menuju controlled landfill.
Menurut penjelasan Azan, lubang pembuangan semestinya diperuntukkan bagi residu atau sisa sampah yang tidak dapat diolah kembali. Sampah organik diarahkan untuk diolah, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai ekonomis dapat dipilah dan dimanfaatkan.
Namun, berdasarkan informasi lapangan yang dihimpun Jurnal Polisi.id, sampah yang diangkut truk masih dilaporkan dibuang langsung ke lubang yang telah disiapkan. Jurnal Polisi.id belum dapat memverifikasi secara independen volume, frekuensi, maupun apakah pemilahan telah dilakukan sebelum pembuangan tersebut.
Jika fasilitas pengolahan dan tenaga pemilah telah tersedia, sejauh mana fasilitas tersebut benar-benar berfungsi menjadi pertanyaan yang perlu dijawab dengan data. Berapa volume sampah yang berhasil diolah setiap hari, berapa yang dimanfaatkan kembali, dan berapa yang masih langsung dibuang ke lubang TPA?
Azan Putra selaku Kabid Persampahan diharapkan dapat memberikan penjelasan konkret mengenai perkembangan operasional tersebut. Keberadaan mesin, tenaga pemilah, dan fasilitas pengolahan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh sistem telah berjalan efektif.
Demikian pula, controlled landfill bukan sekadar menyediakan lubang pembuangan. Sistem ini pada umumnya memerlukan pengendalian teknis, termasuk penataan dan pemadatan sampah, penutupan berkala, serta pengendalian air lindi sesuai persyaratan yang berlaku.
Dalam pemberitaan resmi Pemkot, Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, sebelumnya menyampaikan harapan agar TPST Renah Kayu Embun menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.
Harapan tersebut dinilai perlu diuji melalui hasil nyata. Jika fasilitas telah diresmikan, peralatan pengolahan tersedia, dan anggaran perencanaan teknis kembali dialokasikan, masyarakat berhak mengetahui perkembangan pelaksanaannya dan target penyelesaian masa transisi.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 44 ayat (2), mengamanatkan penutupan tempat pemrosesan akhir yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama lima tahun sejak undang-undang berlaku. Tenggang waktu tersebut telah lama berlalu.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan praktik operasional TPA sesuai ketentuan, sekaligus menyediakan sistem pengelolaan pengganti yang layak. Wali Kota diharapkan menjelaskan langkah konkret yang telah dilakukan untuk memastikan kebijakan penghentian open dumping diterapkan.
Apabila terdapat kendala teknis, anggaran, atau koordinasi, masyarakat berhak mengetahui kendala tersebut beserta rencana penyelesaiannya. Sebagai kepala daerah, Wali Kota perlu memastikan perangkat daerah bekerja berdasarkan perencanaan yang terarah, target yang terukur, dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan persampahan juga perlu dilihat dari sisi perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, peran Baperida penting untuk ditelusuri, khususnya dalam sinkronisasi program, perencanaan anggaran, dan koordinasi lintas perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Jika DLH bertanggung jawab pada pengelolaan persampahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menangani paket DED tersebut, maka perlu ada keselarasan antara kebutuhan operasional, perencanaan teknis, dan dukungan anggaran.
Baperida diharapkan menjelaskan sejauh mana kebutuhan pengelolaan sampah telah diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang saling terhubung, apakah penyusunan DED Rp500 juta telah didasarkan pada evaluasi fasilitas yang sudah beroperasi, dan bagaimana target pembangunan diselaraskan dengan target penghentian open dumping.
Pertanyaan tersebut bukan untuk mengalihkan tanggung jawab teknis dari DLH atau pelaksanaan pekerjaan dari perangkat daerah terkait. Koordinasi dan pengendalian program justru diperlukan agar setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas dan saling mendukung.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan hasil, bukan sekadar daftar program yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Jangan sampai perencanaan pembangunan berjalan sendiri, sementara persoalan operasional tetap berulang.
TPA Renah Kayu Embun mulai beroperasi pada Oktober 2025 setelah sebelumnya Kota Sungai Penuh menghadapi persoalan pengelolaan sampah di lokasi Renah Padang Tinggi. Perpindahan lokasi semestinya menjadi kesempatan untuk membenahi sistem secara menyeluruh.
Karena itu, apabila praktik pembuangan terbuka masih terjadi di lokasi baru, pemerintah perlu menjelaskan apa yang telah berubah sejak operasional dimulai, apakah fasilitas pengolahan telah berfungsi sesuai kapasitas, dan apakah terdapat laporan evaluasi berkala mengenai penerapan metode pengelolaan di lokasi tersebut.
Oleh sebab itu, keberadaan DED TPST tidak otomatis membuktikan bahwa TPA seharusnya telah menerapkan controlled landfill. Namun, pemerintah tetap perlu menjelaskan bagaimana perencanaan TPST, fasilitas pengolahan, dan sistem pemrosesan akhir diselaraskan agar pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan.
Redaksi Jurnal Polisi.id meminta Wali Kota Sungai Penuh, DLH, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Baperida memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan ini, termasuk data pemilahan, volume sampah yang diolah, jumlah residu yang dibuang, serta tahapan peralihan menuju controlled landfill.
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi Wali Kota, Azan Putra, DLH, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Baperida untuk memberikan klarifikasi dan data pendukung. Penjelasan seluruh pihak diperlukan agar persoalan ini dapat dinilai secara objektif dan berimbang.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan sampah bukan terletak pada peresmian fasilitas atau besarnya anggaran perencanaan, melainkan pada hasil yang dirasakan masyarakat: sampah terpilah dan terolah dengan baik, residu dikelola sesuai standar, lingkungan terlindungi, serta praktik pembuangan terbuka dihentikan sesuai ketentuan. (Mul)




