
SAMPANG – jurnalpolisi.id
Pernyataan Bupati Sampang mengenai pemanfaatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk pembangunan sarana dan prasarana mendapat tanggapan dari sejumlah warga. Mereka berharap penerimaan pajak daerah tersebut dapat diikuti dengan peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke pelosok desa.
Dalam pernyataannya pada Kamis (14/10), Bupati Sampang menyampaikan bahwa hasil pembayaran PBB-P2 akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.
Namun, sebagian warga menilai kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah masih memerlukan perhatian pemerintah daerah. Mereka menyoroti kondisi jalan poros desa, jalan usaha tani, hingga jalan lingkungan yang menurut mereka belum seluruhnya mendapatkan penanganan memadai.
Mat, warga Kecamatan Banyuates, menyampaikan bahwa masyarakat di lingkungannya masih mengandalkan swadaya untuk memperbaiki sejumlah akses jalan.
“Bupati menyampaikan bahwa pajak akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, di kampung kami, masih ada jalan yang kondisinya rusak dan perbaikannya dilakukan melalui swadaya warga,” ujar Mat.
Menurutnya, warga secara bergotong royong mengumpulkan dana maupun material bangunan untuk mendukung perbaikan jalan yang dibutuhkan masyarakat.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur di wilayah pedesaan, sehingga masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada kemampuan swadaya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan lingkungan.
Warga lainnya juga berharap agar pemanfaatan pendapatan daerah, termasuk dari sektor PBB-P2, dapat disertai dengan perencanaan pembangunan yang transparan serta pemerataan program infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat.
“Warga sudah berupaya memenuhi kewajiban membayar pajak. Kami berharap kondisi jalan di desa juga mendapat perhatian dan ada tindak lanjut yang nyata dari pemerintah,” ungkapnya.
Meski demikian, keterkaitan antara penerimaan PBB-P2 dan pembangunan infrastruktur perlu dipahami berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Penerimaan pajak daerah dikelola melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pemanfaatannya perlu dilihat berdasarkan perencanaan, penganggaran, serta program pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Karena itu, kondisi jalan yang masih membutuhkan perbaikan perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk mengenai status jalan, kewenangan penanganan, prioritas pembangunan, serta program yang telah dan akan dilaksanakan.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sampang dapat memberikan penjelasan mengenai realisasi pendapatan PBB-P2 dan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur, sekaligus menyampaikan rencana penanganan jalan yang masih dikeluhkan warga.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sampang mengenai keluhan warga dan rencana penanganan infrastruktur tersebut masih perlu dimintakan untuk melengkapi pemberitaan.




