TENGGARONG jurnalpolisi.id
Sengketa lahan seluas 19.300 meter persegi atau sekitar 1,93 hektare di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong.
Perkara perdata dengan Nomor 102/Pdt.G/2025/PN Trg tersebut memasuki agenda pembuktian dengan pemeriksaan saksi fakta dari pihak tergugat, Rabu (16/9/2026).
Dalam perkara ini, Yuliana LO bertindak sebagai Penggugat, sedangkan PT GIE sebagai Tergugat II dan SN sebagai Tergugat I.
Pada persidangan tersebut, majelis hakim mendengarkan keterangan dua warga lokal Muara Jawa yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum tergugat.
Dalam keterangannya di persidangan, kedua saksi mengaku telah menggarap lahan yang menjadi objek sengketa sejak 1996. Mereka juga menyatakan tidak mengenal Yuliana LO sebagai pihak yang memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) atas lahan tersebut.
Keterangan para saksi kemudian mendapat tanggapan dari kuasa hukum Penggugat, Faisal, SH., MH.
Usai persidangan, Faisal menyoroti keberadaan SHM Nomor 97/Teluk Dalam yang menurutnya telah diterbitkan pada 2001, atau lebih dahulu dibandingkan dokumen pelepasan hak garapan yang menjadi dasar klaim pihak tergugat.
“SHM yang dimiliki klien kami resmi terbit sejak tahun 2001. Sementara pihak saksi baru mengklaim melakukan pelepasan hak guna lahan pertanian kelompok tani kepada PT GIE pada tahun 2009 yang disaksikan pihak kecamatan,” ujar Faisal.
Menurut Faisal, adanya dokumen pelepasan hak garapan pada 2009 perlu diuji keterkaitannya dengan status hak atas tanah yang telah tercatat dalam SHM tersebut.
Ia menilai, dokumen pelepasan hak garapan yang dibuat pada 2009 tidak serta-merta menghapus atau menggugurkan hak atas tanah yang telah dibuktikan melalui sertipikat, sehingga seluruh dokumen dan riwayat penguasaan tanah perlu diuji dalam proses persidangan.
Di sisi lain, kuasa hukum PT GIE, Irene Manihuruk, belum memberikan tanggapan terkait keterangan saksi maupun materi persidangan yang berlangsung.
“Saya belum bisa kasih komentar,” kata Irene singkat saat ditemui awak media di PN Tenggarong.
Minta Aktivitas di Lahan Dihentikan
Berdasarkan berkas perkara yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tenggarong, Penggugat mengajukan sejumlah tuntutan, baik dalam permohonan provisi maupun pokok perkara.
Dalam petitum provisi, Penggugat meminta majelis hakim memerintahkan PT GIE menghentikan seluruh aktivitas di atas objek sengketa yang disebut berupa tanah berdasarkan SHM Nomor 97/Teluk Dalam dengan luas 19.300 meter persegi.
Aktivitas yang dimohonkan untuk dihentikan antara lain eksplorasi, penambangan, penggalian, pengangkutan batu bara, serta penempatan alat berat di lokasi tersebut.
Sementara dalam pokok perkara, Penggugat meminta majelis hakim menyatakan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan yang menjadi dasar klaim Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Penggugat juga meminta Perjanjian Kerja Sama Nomor 012/GIE-PK/II/2012 antara Tergugat I dan PT GIE dinyatakan batal demi hukum atau null and void.
Selain itu, Penggugat menuntut ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan PT GIE dengan nilai total Rp75,3 miliar.
Nilai tersebut terdiri atas kerugian materiil sebesar Rp70.305.407.820 dan kerugian immateriil sebesar Rp5 miliar.
Penggugat turut meminta majelis hakim menjatuhkan uang paksa atau dwangsom sebesar Rp10 juta per hari apabila para tergugat terlambat mengosongkan lahan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Selain itu, Penggugat memohon penetapan sita jaminan atau conservatoir beslag terhadap objek tanah yang menjadi sengketa.
Persidangan perkara tersebut dijadwalkan kembali pada Rabu (23/9/2026) dengan agenda pemeriksaan dan pendalaman keterangan saksi dari pihak tergugat.
Perkara ini masih dalam proses persidangan. Karena itu, seluruh dalil, keterangan saksi, maupun tuntutan para pihak masih akan diuji oleh majelis hakim hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
( Alfian )
About the Author
