DOBO, Jurnalpolisi.id
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menjadi daerah pertama di Maluku yang menerapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Kamis (17/09/2026).
Peluncuran SP2D Online berlangsung di Aula Lantai II Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru dan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Direktur Utama Bank Maluku Malut, Syahrisal Imbar, dan Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel.
Syahrisal mengapresiasi langkah Pemkab Aru yang dinilai lebih maju dibanding daerah lain dalam penerapan digitalisasi keuangan daerah. Menurutnya, meski berada di wilayah terluar Maluku, Kepulauan Aru justru menjadi pelopor implementasi SP2D Online di provinsi tersebut.
Bupati Timotius Kaidel mengatakan penerapan sistem digital dilakukan untuk memangkas birokrasi pencairan anggaran yang selama ini membutuhkan waktu berhari-hari. Melalui SP2D Online, proses pengajuan dan pencairan dana dapat dilakukan secara daring tanpa harus membawa dokumen fisik ke bank, sehingga pelayanan keuangan menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel.
Untuk mendukung implementasi sistem tersebut, pemerintah daerah akan menginstruksikan seluruh OPD agar bendahara dan operator aktif mengawal setiap proses pengajuan dokumen keuangan. Pemkab Kepulauan Aru juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Maluku Malut yang telah mendukung percepatan transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah.
_Bsc
About the Author
