
BALIKPAPAN – jurnalpolisi.id
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Dari dua perkara tersebut, polisi menyita sekitar 3.085 liter BBM bersubsidi, terdiri atas 1.030 liter Pertalite dan 2.055 liter Bio Solar.
Selain BBM, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa kendaraan, puluhan jeriken, pompa elektrik, selang, dan corong yang diduga digunakan untuk menampung serta memindahkan BBM bersubsidi.
Pengungkapan dua kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Rabu (16/9/2026).
Konferensi pers dipimpin Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Dr Tedy Sopandi dan Dirreskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Dr.Bambang Yugo Pamungkas.S.H.S.I.K.M.Si
Bambang mengatakan, pengungkapan dilakukan Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kaltim setelah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polda Kaltim.
Kasus di Kukar
Kasus pertama diungkap pada Jumat (28/8/2026) sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Muso Salim, RT 23, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kukar.
Dalam penyelidikan tersebut, polisi menemukan sebuah gudang yang diduga digunakan untuk menyimpan BBM jenis Solar. Petugas kemudian memeriksa seorang perempuan berinisial RPS yang berada di lokasi.
Dari pemeriksaan tersebut, diketahui BBM jenis Solar tersebut dibeli dari SPBU SP5 Kecamatan Muara Kaman.
Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 29 jeriken berkapasitas 35 liter yang masing-masing berisi sekitar 30 liter Solar. Selain itu, ditemukan 12 jeriken berkapasitas 20 liter yang masing-masing berisi sekitar 20 liter Solar.
Petugas juga mengamankan satu unit pompa elektrik yang terhubung dengan selang. Total Bio Solar yang diamankan dalam perkara tersebut sekitar 1.130 liter.
Bambang menjelaskan, BBM tersebut diduga dibeli pelaku berinisial PB dari SPBU SP5 Kecamatan Muara Kaman dengan harga Rp6.800 per liter. Solar kemudian dikumpulkan di gudang yang berada di samping rumah.
“BBM jenis Solar tersebut digunakan untuk mengisi bahan bakar alat-alat transportasi miliknya, yakni truk dan excavator,” kata Bambang.
Menurut penyidik, aktivitas tersebut diduga menyebabkan terjadinya penyimpangan alokasi BBM jenis Solar pada SPBU SP5 Kecamatan Muara Kaman.
Kasus di Kutim
Kasus kedua diungkap pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Poros Bontang-Sangatta, Desa Kandolo, RT 004, Kecamatan Teluk Pandan, Kutim.
Dalam perkara ini, polisi menemukan sebuah mobil pikap Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan nomor polisi KT 8653 RI yang mengangkut BBM bersubsidi.
Saat dilakukan pemeriksaan, kendaraan tersebut membawa sekitar 1.030 liter Pertalite dan 925 liter Bio Solar.
Polisi juga menemukan satu selang sepanjang sekitar satu meter, tiga selang modifikasi berbentuk L, serta dua corong yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM ke dalam jeriken.
Seorang pria berinisial MS diduga membeli Pertalite bersubsidi dari para pengetap SPBU di wilayah Kutim dengan harga Rp12.000 per liter.
Sementara Bio Solar dibeli dengan harga Rp10.000 per liter.
BBM tersebut kemudian diduga dijual kembali kepada pengecer.
Untuk Pertalite, MS menjualnya dengan harga Rp13.000 per liter sehingga memperoleh selisih sekitar Rp1.000 per liter. Sementara Bio Solar dijual kembali dengan harga Rp13.500 per liter dengan selisih sekitar Rp3.500 per liter.
“BBM tersebut kemudian dijual kembali kepada para pengecer yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur,” ujar Bambang.
Dari lokasi tersebut, polisi menyita satu unit mobil pikap, 39 jeriken berkapasitas 20 liter, lima jeriken berkapasitas 22 liter, dan empat jeriken berkapasitas 35 liter yang berisi Pertalite.
Selain itu, polisi mengamankan 41 jeriken berkapasitas 20 liter dan tiga jeriken berkapasitas 35 liter yang berisi Bio Solar.
Total BBM yang diamankan dalam perkara kedua mencapai sekitar 1.955 liter.
Dengan demikian, dari dua perkara tersebut, Ditreskrimsus Polda Kaltim mengamankan sekitar 3.085 liter BBM bersubsidi.
Terancam Enam Tahun Penjara
Bambang mengatakan, para pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juncto Lampiran 1 Nomor 158 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp60 miliar.
“Penyidikan masih kami lanjutkan,” kata Bambang.
Penyidik masih akan memeriksa sejumlah saksi, meminta keterangan ahli dari BPH Migas, berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta mengirimkan berkas perkara tahap pertama kepada JPU.
Ditreskrimsus Polda Kaltim juga mengimbau masyarakat melaporkan apabila menemukan dugaan kegiatan ilegal atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Kami mengimbau apabila menemukan kegiatan ilegal maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi agar melaporkan informasi tersebut kepada kami,” ujar Bambang.
Pertamina Soroti Disparitas Harga
Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, mengatakan penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi persoalan yang membutuhkan pengawasan bersama.
Menurut Isfahani, salah satu tantangan dalam pengendalian distribusi BBM bersubsidi adalah adanya disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
Ia mengatakan konsumsi produk subsidi, khususnya Pertalite, meningkat setelah adanya kenaikan harga Pertamax pada Juni 2026.
“Pembelian produk subsidi, khususnya Pertalite, memang meningkat pasca kenaikan harga Pertamax pada bulan Juni. Jadi terjadi disparitas harga atau selisih harga yang cukup tinggi,” ujar Isfahani.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Isfahani mengatakan Pertamina mendistribusikan BBM bersubsidi berdasarkan penugasan pemerintah dan ketentuan yang ditetapkan BPH Migas melalui lembaga penyalur.
Karena itu, pengawasan distribusi BBM bersubsidi membutuhkan keterlibatan Pertamina, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Barang bersubsidi ini adalah milik masyarakat yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Isfahani menegaskan Pertamina mendukung proses pengungkapan dan penuntasan setiap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Pertamina juga melakukan pembinaan terhadap lembaga penyalur. Sepanjang 2026, tercatat 96 kegiatan pembinaan yang mencakup aspek administratif maupun pelayanan kepada konsumen.
“Memang perlu ada pembinaan-pembinaan terkait dengan pelayanan kepada konsumen, seperti menggunakan IA, kemudian juga supervisi bersama, baik itu APH maupun pemerintah daerah, tentang penggunaan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Isfahani.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Dandenpom Kodam VI/Mulawarman Kolonel Cpm Erwien Ferry Sunarno dan sejumlah pihak terkait.
( Alfian )




