SAMARINDA – jurnalpolisi.id
Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (AP3K) Kalimantan Timur menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPPK Paruh Waktu yang dijadwalkan berlangsung pada 7 September 2026 di Istana Negara, Jakarta.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua AP3K Kaltim, Fadhil Anwar, sebagai bentuk kepedulian terhadap aspirasi PPPK Paruh Waktu dari berbagai daerah, khususnya terkait kepastian status, karier, kesejahteraan, dan penghasilan.
Fadhil mengatakan, Silatnas menjadi momentum penting bagi PPPK dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan terorganisasi kepada Pemerintah Pusat.
“Silatnas ini menjadi ruang penting bagi PPPK dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan terorganisasi kepada Pemerintah Pusat,” ujar Fadhil dalam siaran persnya, Rabu (2/9/2026).
Menurut Fadhil, persoalan PPPK Paruh Waktu tidak semata-mata berkaitan dengan status kepegawaian. Hal yang tidak kalah penting adalah adanya kepastian karier, kesejahteraan, penghasilan, serta perlindungan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Kami melihat persoalan PPPK Paruh Waktu bukan hanya menyangkut status kepegawaian, tetapi juga kepastian karier, kesejahteraan, penghasilan, serta perlindungan dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Karena itu, aspirasi yang disampaikan harus menjadi perhatian serius Pemerintah,” katanya.
AP3K Kaltim, lanjut Fadhil, juga mendukung perjuangan PPPK Paruh Waktu lintas profesi, baik tenaga teknis, tenaga kesehatan maupun guru.
Ia menilai, para PPPK tersebut selama ini tetap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu mendapatkan kepastian serta perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Teman-teman PPPK Paruh Waktu selama ini tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Sudah sepatutnya negara memberikan kepastian dan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Fadhil mengimbau para PPPK yang akan menyampaikan aspirasi secara langsung di Jakarta agar tetap mengedepankan ketertiban, kedamaian, dan sikap bermartabat.
Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kami mengingatkan kawan-kawan yang berjuang langsung ke Jakarta agar menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan bermartabat. Jangan sampai perjuangan untuk mendapatkan kesejahteraan justru menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.
Fadhil berharap Pemerintah membuka ruang dialog yang luas sehingga Silatnas tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan solusi konkret bagi PPPK Paruh Waktu.
“Asosiasi PPPK Kalimantan Timur siap mengawal aspirasi PPPK dan terus membangun komunikasi dengan Pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Harapan kami, Silatnas ini bukan sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi menjadi momentum lahirnya kebijakan yang memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi PPPK Paruh Waktu,” pungkasnya.
Sementara itu, Penasehat AP3K Kaltim, Jauhar Efendi, menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar penyampaian aspirasi dapat berjalan secara kondusif.
Jauhar yang sehari-hari menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim tersebut juga mengingatkan para peserta aksi agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berpotensi menunggangi gerakan aspirasi.
“Jaga niat awal untuk berjuang. Jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak lain sebagai penumpang gelap dan merusak fasilitas publik dalam menyampaikan aspirasi,” kata Jauhar.
Ia berharap seluruh peserta Silatnas tetap menjaga ketertiban dan fokus pada tujuan utama perjuangan, sehingga aspirasi PPPK dapat tersampaikan secara konstruktif serta mendapat perhatian serius dari Pemerintah.( Alfian )
About the Author
