JAKARTA – jurnalpolisi.id
Divisi Humas Polri menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di muka umum dengan mengedepankan pendekatan humanis, prosedural, serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum.
Penegasan tersebut disampaikan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, Polri memandang perlu meluruskan berbagai informasi yang dinilai dapat menimbulkan distorsi, sekaligus memastikan pelayanan kepolisian berjalan sesuai prinsip keadilan prosedural dan legitimasi hukum.
Sebagai institusi penegak hukum, Polri menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan tugas harus berlandaskan hukum dan menghormati hak asasi manusia.
“Polri bekerja secara prosedural atas nama hukum, dibatasi oleh hukum dan sepenuhnya memiliki akuntabilitas secara hukum,” ujar Trunoyudo.
Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polri menerapkan tiga pendekatan utama, yakni preemtif, preventif, dan penegakan hukum.
Pendekatan Preemtif
Pada tahap preemtif, Polri mengedepankan deteksi dini, peringatan dini, pencegahan dini, sosialisasi, edukasi, serta peningkatan literasi masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, baik di ruang fisik maupun ruang siber, agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata.
“Pada fase awal, Polri mengedepankan pendekatan pemolisian yang humanis melalui deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini terhadap segala bentuk potensi gangguan agar tidak berkembang menjadi ambang gangguan di ruang siber maupun fisik,” kata Trunoyudo.
Selain itu, Polri mengoptimalkan strategi cooling system dengan membangun kemitraan bersama masyarakat dan melibatkan berbagai elemen, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, komunitas pemerhati HAM, serta kelompok sipil lainnya.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendorong penyampaian aspirasi secara damai dan menjaga kondusivitas lingkungan.
Di bidang kehumasan, Polri juga mengintensifkan edukasi dan literasi publik untuk menangkal disinformasi serta mencegah berkembangnya narasi yang berpotensi memicu ketegangan sosial.
Pendekatan Preventif
Pada tahap preventif, Polri meningkatkan kehadiran personel di ruang publik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali).
Personel ditempatkan di sejumlah titik strategis, termasuk objek vital dan jalur yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat.
Kehadiran tersebut bertujuan memberikan rasa aman sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan.
Polri juga menempatkan diri sebagai fasilitator dalam pelaksanaan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kehadiran Polri di lapangan didesain untuk memfasilitasi hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat, memastikan arus lalu lintas tetap berjalan, serta memberikan perlindungan kemanusiaan yang inklusif,” jelas Trunoyudo.
Pendekatan persuasif juga dilakukan dengan mengedepankan personel yang humanis, termasuk keterlibatan Polisi Wanita (Polwan) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir
Sementara itu, penegakan hukum ditempatkan sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium.
Tindakan tersebut dilakukan apabila situasi telah berkembang menjadi gangguan nyata yang mengancam keselamatan jiwa, hak asasi manusia, maupun fasilitas publik.
“Penegakan hukum dan tindakan represif merupakan upaya terakhir yang hanya diambil apabila situasi telah bergeser dari ambang gangguan menjadi gangguan nyata yang mengancam keselamatan jiwa, hak asasi manusia, atau fasilitas publik,” tutur Trunoyudo.
Ia menegaskan, setiap tindakan kepolisian harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, prinsip legalitas, proporsionalitas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Setiap tindakan tegas dan penegakan hukum di lapangan didasarkan secara ketat pada koridor hukum, Undang-Undang yang berlaku, serta asas proporsionalitas yang prosedural yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Di sisi lain, Polri mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan terutama diperkuat dalam aspek preemtif dan preventif, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta kelancaran aktivitas sosial masyarakat.
Polri juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan berbagai kejadian yang membutuhkan penanganan kepolisian melalui SuperApp Presisi Polri maupun layanan Polisi 110.
“Silakan melaporkan setiap kejadian melalui SuperApp Presisi Polri dan layanan Polisi 110 demi menjaga kondusivitas keamanan dan kenyamanan bersama,” pungkas Trunoyudo.
( Alfian )
About the Author
